ABPEDNAS Demak Bersama Kejari Gelar Bimtek Jaga Desa, Ali Maskun Minta BPD Aktif Awasi Pemerintahan Desa

 

 

ABPEDNAS Demak Bersama Kejari Gelar Bimtek Jaga Desa,

DEMAK – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diminta memanfaatkan aplikasi Jaga Desa untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak Milono Raharjo, SH., MH., saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jaga Desa yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Demak bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Demak di GOR Kalijaga Demak, Rabu (16/9/2026).

Milono mengatakan, pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak hanya dapat mengandalkan mekanisme konvensional. Karena itu, BPD diharapkan semakin aktif memanfaatkan teknologi untuk mendukung fungsi pengawasan.

“Pengawasan pemerintahan desa kini tidak hanya mengandalkan mekanisme konvensional. Pemkab Demak bersama Kejaksaan Negeri Demak juga meminta BPD semakin aktif memanfaatkan aplikasi Jaga Desa untuk memperkuat pengawasannya, guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsi pengawasan. Selain itu, Bimtek diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah desa, masyarakat, dan Kejaksaan.

Milono menegaskan, BPD memiliki posisi penting dalam memastikan program dan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan.

“Pelaksanaan pemerintahan desa membutuhkan suatu pengawasan oleh teman-teman BPD. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa bisa berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan konflik,” katanya.

Penyimpangan Diharapkan Bisa Dideteksi Lebih Awal

Milono menjelaskan, aplikasi Jaga Desa merupakan bagian dari upaya Kejaksaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Melalui aplikasi tersebut, kata dia, potensi penyimpangan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto, ST., MT., menekankan pentingnya hubungan yang sehat antara BPD dan kepala desa.

“BPD dan kepala desa merupakan mitra yang memiliki kedudukan sejajar dalam menjalankan pemerintahan desa,” ujarnya.

Menurutnya, BPD dan kepala desa merupakan mitra dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“BPD dengan kepala desa adalah mitra untuk konsultasi dan koordinasi, serta bersifat sejajar,” katanya.

Ia meminta anggota BPD menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dengan berpedoman pada data dan ketentuan yang berlaku.

“Pengawasan boleh dan memang itu tugas BPD, tetapi harus objektif, berbasis data, serta sesuai regulasi. Berikutnya harus konstruktif sebagai wujud pengawasan,” tegasnya.

ABPEDNAS Dorong Penguatan Kapasitas BPD

Ketua ABPEDNAS Kabupaten Demak Muhammad Ali Maskun, SH., MH., mengatakan, organisasinya menjadi wadah bagi anggota BPD untuk berkomunikasi, bertukar informasi, serta meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas.

“ABPEDNAS juga berperan sebagai wadah aspirasi bagi anggota BPD sekaligus mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran desa,” kata Ali Maskun.

Menurut tokoh muda Kota Wali tersebut, sinergi antara BPD, pemerintah daerah, Kejaksaan, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan serta keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, ABPEDNAS mendorong peningkatan kompetensi dan kekompakan anggota BPD agar mampu menjalankan tugas pengawasan secara profesional.

Bimtek Jaga Desa tersebut diikuti seluruh anggota BPD desa di Kabupaten Demak. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa. (Muzer)