Kunjungan Delegasi POLA di Kejagung, Kejaksaan RI Tegaskan Komitmen Penguatan Kerja Sama Hukum Internasional dan Rule of Law

 

 

 

Kunjungan Delegasi POLA di Kejagung, Kejaksaan RI Tegaskan Komitmen Penguatan Kerja Sama Hukum Internasional dan Rule of Law

 

JAKRTA- Kejaksaan RI secara resmi menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) para pimpinan dan delegasi Presidents of Law Association (POLA) yang didampingi oleh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Senin, (7/9/2026) ini menjadi wadah penting untuk mempererat hubungan antarkomunitas hukum serta mendiskusikan berbagai tantangan penegakan hukum kontemporer di tingkat global.

Mewakili Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran para presiden dan perwakilan asosiasi hukum dari berbagai negara.

"Kehadiran Saudara sekalian tidak hanya mempererat hubungan antarkomunitas hukum, tetapi juga membuka ruang yang sangat bernilai untuk saling memahami sistem hukum, bertukar pengalaman, serta mendiskusikan tantangan bersama yang dihadapi oleh institusi penegak hukum dan profesi hukum di tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis," ujar Jamdatun.

Dalam penyampaiannya, Jamdatun menjelaskan kewenangan Kejaksaan RI yang tidak hanya terbatas pada fungsi penuntutan dalam perkara pidana, namun juga mencakup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), pemulihan aset, intelijen penegakan hukum, serta pengawasan.

Khusus pada bidang DATUN, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjalankan peran preventif yang strategis. JPN bertindak memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain guna memastikan pengambilan keputusan publik yang legal, cermat, akuntabel, dan berdasar hukum (lawful, prudent, accountable, and legally sound).

"Tantangan penegakan hukum dewasa ini tidak dapat lagi dilihat secara terpisah antara penegakan hukum pidana, kepentingan keperdataan negara, tata kelola pemerintahan, perlindungan aset publik, dan kepentingan masyarakat. Seluruhnya saling berkaitan dalam satu tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik," tegasnya.

Laju perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial (AI), kejahatan lintas negara, aset virtual, transaksi keuangan digital, perlindungan data, hingga sengketa perdagangan lintas yurisdiksi dinilai telah menciptakan persoalan hukum yang kian kompleks. Menghadapi dinamika tersebut, Jamdatun menekankan bahwa tidak ada satu pun institusi atau negara yang mampu menghadapinya secara mandiri.

Kerja sama internasional dan penglibatan berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi profesi hukum, praktisi, serta akademisi merupakan sebuah kebutuhan mutlak. Forum POLA dinilai sangat strategis dalam menjaga standar profesi, membangun budaya integritas, dan menjembatani dinamika praktik hukum dengan pembentukan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan RI menawarkan tiga pilar ruang penguatan kerja sama ke depan:

·        Pengembangan Kapasitas dan Pendidikan Hukum, melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan bersama (joint training), serta program edukasi untuk melahirkan generasi praktisi hukum yang kompeten, berintegritas, dan berperspektif internasional.

·        Penguatan Jejaring Profesi Hukum Lintas Negara, membangun komunikasi yang efektif guna mempermudah pertukaran informasi dan penanganan isu-isu hukum berdimensi lintas yurisdiksi.

·        Komitmen Terhadap Supremasi Hukum (Rule of Law), Integritas, dan Kepercayaan Publik, mendorong penegakan hukum yang profesional, objektif, serta beretika tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Mengakhiri sambutannya, Jamdatun R. Narendra Jatna menegaskan keterbukaan Kejaksaan RI untuk terus berkolaborasi dengan komunitas hukum internasional demi mewujudkan hukum sebagai fondasi keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak masyarakat. (Muzer)