Seminar Aksi Perubahan PKA: Cakra Dorong Penegakan Hukum yang Humanis di Kejaksaan

 

 

Hermon Dekristo Tekankan Penegakan Hukum Humanis dalam Seminar Aksi Perubahan PKA di Badiklat Kejaksaan, Kamis (11/12/2025)

 

JAKARTA – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar Seminar Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III, IV, dan V yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan. Kegiatan ini berlangsung di Kampus A, Gedung Satya Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Transformasi Humanis di Kejaksaan, Aksi Perubahan PKA Dibahas di Badiklat RI

Seminar menghadirkan seluruh peserta PKA yang berasal dari pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan, mulai dari Koordinator, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), pejabat dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Rumah Sakit Adhyaksa, hingga jaksa yang bertugas di luar institusi Kejaksaan.

Salah satu peserta PKA Angkatan V, Mahfuddin Cakra Saputra, S.H., yang menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Jawa Barat, mempresentasikan aksi perubahannya berjudul “Transformasi Kejaksaan dalam Memperkuat Pelaksanaan Peraturan Daerah melalui Penegakan Hukum yang Humanis demi Terwujudnya Kesejahteraan dan Rasa Aman bagi Masyarakat.”

Dalam paparannya di hadapan Coach Dr. Hj. Ispawati Asri, M.M., Mentor Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H., dan Penguji Dr. I Made Suarnawan, S.H., M.H., Cakra menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Menurutnya, dukungan penuh dari Kepala Kejati Jawa Barat menjadi faktor penting sehingga aksi perubahan ini dapat diimplementasikan, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Cakra menjelaskan bahwa aksi perubahan ini bertujuan mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam memperkuat implementasi peraturan daerah. Transformasi Kejaksaan menuju institusi yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan publik, katanya, menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang.

“Penegakan hukum yang humanis bukan hanya soal ketegasan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, pelaksanaan peraturan daerah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan bersama,” ujar Cakra.

Ia berharap, aksi perubahan ini dapat menjadi inspirasi sekaligus pedoman bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Kejaksaan yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Lebih jauh, ia menilai aksi ini sebagai kontribusi nyata bagi penguatan penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu, Mentor sekaligus Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Hermon Dekristo, mengapresiasi aksi perubahan tersebut. Menurutnya, kolaborasi dalam penegakan hukum yang mengedepankan nilai humanis akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Harapan saya, program seperti ini berkelanjutan. Ke depan, Kejaksaan harus semakin humanis,” ujarnya.

Hermon menambahkan bahwa karya para peserta PKA menunjukkan arah solusi bagi pelaksanaan tugas yang lebih fungsional. Ia berharap langkah-langkah tersebut tidak berhenti di tahap jangka pendek, tetapi terus berkembang untuk mewujudkan Kejaksaan yang humanis dan berkelanjutan. (Muzer)