Sesbadiklat Dr. Yulianto Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik dalam Forum Konsultasi Badiklat Kejaksaan RI

Sesbadiklat Dr. Yulianto (tengah) di dampingi Kabag Sunproglanil, Rahmat Budiman Taufani menyalamai peserta usai membuka secara resmi Forum Konsultasi Layanan Publik pada Badiklat Kejaksaan RI, Selasa (31/3/2026)

 

JAKARTA – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan, Selasa (31/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Museum Kejaksaan RI, Jakarta, dan menjadi agenda tahunan strategis yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Kabag Sunproglapnil Rakhmat Budiman Taufani Pimpin Diskusi Strategis Standar Pelayanan Badiklat Kejaksaan RI

Forum ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Badan Diklat (Sesbadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Yulianto, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), para widyaiswara eksternal, akademisi fakultas hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan media, alumni diklat, Dinas Pemadam Kebakaran, serta berbagai stakeholder pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran pejabat struktural di lingkungan Badiklat Kejaksaan RI.

Dalam sambutannya, Dr. Yulianto menegaskan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan ruang strategis untuk membahas berbagai aspek penting, mulai dari perancangan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi terhadap standar pelayanan yang telah berjalan.

“Melalui forum yang berharga ini, kita dapat bersama-sama membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujar Dr. Yulianto.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa forum ini memiliki manfaat besar, baik bagi internal Badiklat maupun bagi para pemangku kepentingan eksternal. Bagi Badiklat, forum ini menjadi sarana untuk menyerap masukan konstruktif sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan mitra kerja.

Sementara itu, bagi peserta, forum ini menjadi wadah partisipatif untuk memperoleh informasi yang jelas, menyampaikan aspirasi, serta menyelaraskan ekspektasi dengan kemampuan penyelenggara layanan.

“Masukan yang Bapak dan Ibu berikan hari ini akan menjadi landasan penting dalam penyempurnaan standar operasional prosedur serta peningkatan kualitas pelayanan kami ke depan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berkontribusi dalam forum tersebut sebagai bentuk nyata kolaborasi dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

Dr. Yulianto menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Badiklat Kejaksaan RI untuk terus berbenah dan berkembang bersama masyarakat.

“Perlu saya tegaskan bahwa forum konsultasi publik ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal atau seremonial belaka. Forum ini adalah wujud nyata komitmen Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia untuk terus mendengar, berbenah, dan bertumbuh bersama masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai arahan Kepala Badiklat Kejaksaan RI, lembaga ini harus mampu menjadi “mercusuar” dalam pengembangan sumber daya manusia kejaksaan, di mana pelayanan publik yang prima menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung transformasi tersebut.

Menurutnya, Badiklat tidak akan berkembang secara optimal tanpa adanya standar pelayanan yang mampu mencerminkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, forum ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Kejaksaan yang modern dan terpercaya.

Kegiatan ini juga selaras dengan visi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025–2029, yaitu menjadi pelopor penegak hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern. Dalam konteks tersebut, pelayanan publik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Tak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga dinilai berkontribusi terhadap pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045, di mana setiap institusi negara dituntut hadir sebagai pelayan publik yang responsif, amanah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Usai pembukaan, forum konsultasi publik dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian (Kabag Sunproglapnil), Rakhmat Budiman Taufani, S.H., M.Kn. Dalam forum tersebut, ia memfasilitasi penyampaian berbagai masukan, kritik, serta saran dari para peserta guna menyempurnakan standar pelayanan di lingkungan Badiklat Kejaksaan RI.

Peran Rakhmat Budiman Taufani dalam memimpin jalannya diskusi menjadi krusial dalam memastikan seluruh aspirasi peserta dapat terakomodasi secara optimal dan terarah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif.

Dengan terselenggaranya forum ini, Badiklat Kejaksaan RI diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia. (Muzer)