Kejari Soppeng Raih Predikat Zona Integritas WBK 2025, Tegaskan Komitmen Pelayanan Bersih

Di Bawah Kepemimpinan Sulta D. Sitohang, Kejaksaan Negeri Soppeng Sabet Penghargaan WBK 2025

JAKARTA — Kejaksaan Negeri Soppeng kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, institusi tersebut berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Kejari Soppeng dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Sulta D. Sitohang dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK serta Kompetisi BerAKHLAK di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, yang digelar di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan RI, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Dalam ajang tersebut, Kejaksaan Negeri Soppeng tercatat sebagai salah satu dari 38 satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI yang berhasil meraih predikat WBK. Selain itu, Kejaksaan RI juga menetapkan 12 satuan kerja sebagai pemenang Kompetisi BerAKHLAK 2025, sebuah ajang yang dirancang untuk memperkuat budaya kerja aparatur penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.

Jaksa Agung: WBK Bukan Sekadar Seremoni

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. ST Burhanuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa penganugerahan WBK dan Kompetisi BerAKHLAK tidak boleh dipandang semata sebagai seremoni atau pemenuhan aspek administratif. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar terinternalisasi dalam perilaku dan kinerja sehari-hari insan Adhyaksa.

Nilai-nilai tersebut meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang dirangkum dalam akronim BerAKHLAK. Jaksa Agung menekankan bahwa keberhasilan satuan kerja meraih predikat WBK merupakan cerminan budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 38 satuan kerja peraih predikat WBK dan 12 satuan kerja pemenang Kompetisi BerAKHLAK. Jadikan integritas sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas. Jauhkan diri dari perbuatan tercela yang dapat mencoreng marwah institusi,” tegas Jaksa Agung.

Ia berharap, capaian tersebut tidak berhenti pada simbol penghargaan semata, melainkan menjadi pemicu dan inspirasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, profesionalisme, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Reformasi Birokrasi Berjalan Terukur

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, Prof. Asep N. Mulyana, dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Kejaksaan RI telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara terencana, sistematis, dan terukur. Pelaksanaan tersebut mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejaksaan.

“Dari total 215 satuan kerja yang mengikuti proses evaluasi secara objektif dan berjenjang, sebanyak 38 satuan kerja berhasil ditetapkan meraih predikat WBK. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan konsistensi Kejaksaan RI dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi,” ujar Prof. Asep.

Selain penganugerahan Zona Integritas, Kejaksaan RI juga mengumumkan para pemenang Kompetisi BerAKHLAK 2025. Kompetisi ini diikuti oleh 166 karya dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia, mencakup kategori video, podcast, berita, dan artikel. Seluruh karya dinilai secara komprehensif oleh Tim Evaluator yang terdiri dari unsur Biro Perencanaan Kejaksaan RI, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), serta Kementerian PANRB, guna menjaring tiga karya terbaik di setiap kategori.

Dihadiri Pejabat Tinggi Negara

Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan Kejaksaan, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Babul Khoir Harahap, Plt Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr. Rudi Margono, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, serta para pejabat eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung.

Momentum ini menjadi penegasan komitmen Kejaksaan Negeri Soppeng dalam memperkuat integritas, profesionalisme, serta internalisasi budaya kerja BerAKHLAK, demi menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat. (Muzer)