Kejati Kaltara Periksa Direktur PT CCM di Gedung Bundar Kejagung, Penyidikan Kasus Tambang Nunukan Makin Intensif

 

Foto ist: Kolase Gedung Bundar dan Kejati Kaltara

JAKARTA – Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) terus mengintensifkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan di Kabupaten Nunukan. Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, S.H., M.H., tim penyidik terus menelusuri berbagai aspek perizinan dan operasional perusahaan tambang yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltara, Samiaji

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 40 orang saksi yang berasal dari unsur perusahaan, kementerian, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (23/6/2026), menyampaikan bahwa rangkaian pemeriksaan saksi terus bergulir, termasuk terhadap sejumlah pihak yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik.

Para saksi yang diperiksa antara lain KM selaku Direktur PT CCM, RMA selaku Direktur PT SIL, serta KRH yang menjabat sebagai Kepala Tambang PT CCM. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan sejumlah pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

Untuk memudahkan proses pemeriksaan dan kehadiran para saksi, penyidik melaksanakan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, selama periode 8 hingga 12 Juni 2026.

Secara bertahap, para saksi menjalani pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Direktur PT SIL, RMA, diperiksa pada Senin (8/6/2026), sementara KRH selaku Kepala Tambang PT CCM menjalani pemeriksaan pada Kamis (11/6/2026). Adapun pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup diperiksa pada rentang 9 hingga 11 Juni 2026. Direktur PT CCM, KM, akhirnya memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (12/6/2026).

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria, menegaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada pendalaman mekanisme perizinan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan pelayaran perusahaan.

"Pada pokoknya para saksi dimintai keterangan terkait bagaimana mekanisme izin operasional pertambangan hingga izin operasional pelayaran yang dilakukan oleh PT CCM selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2025. Dari para saksi yang diperiksa tersebut, penyidik juga kembali menyita beberapa dokumen terkait untuk membuat terang perkara ini," ujar Samiaji.

Penyitaan sejumlah dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti dan mengungkap secara komprehensif dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam aktivitas pertambangan di Kabupaten Nunukan.

Kejati Kaltara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penyidikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di sektor sumber daya alam yang berpotensi merugikan negara. (Muzer)