Adhyaksa Foto Indonesia

Transformasi Senyap di Balik Atribut Baru para CalonJaksa Muda, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak: "Dua Puluh Tahun Lagi, Kalian Pemimpin Kejaksaan."

Atribut Baru Peserta PPPJ 2025


JAKARTA — Pagi itu, di lapangan apel Kampus A Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan Jakarta, dipenuhi semangat muda. Sebanyak 355 peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 82 Gelombang I berdiri tegap dengan seragam baru yang mencolok — topi khas, tanda pangkat yang belum pernah ada sebelumnya, emblem kebanggaan, dan tali bahu yang mengesankan. Di tengah atmosfer yang kental dengan disiplin dan harapan, satu suara menggema dengan penuh penekanan.

Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Badiklat Kejaksaan RI, berdiri di hadapan mereka dengan sorot mata tajam dan suara yang tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga harapan.

“Atribut kalian hari ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Simpanlah. Dua puluh, dua puluh lima tahun lagi — kalian akan menjadi pemimpin Kejaksaan,” ujar Leonard saat menjadi pembina apel gabungan pada Senin (28/4/2025) pagi.

Dalam pidatonya yang lugas namun sarat makna, Leonard menekankan pentingnya peran Ketua Senat di setiap angkatan. Bukan sekadar simbol, Ketua Senat adalah figur sentral yang harus mampu mengakomodasi arahan, mengatur dinamika peserta, serta menjadi kepanjangan tangan dari jajaran struktural dan tim pengajar.

“Tanggung jawab itu tidak ringan,” ujarnya. “Tapi kalian harus bisa lebih baik dari angkatan berikutnya.”

Transformasi tak hanya terjadi pada struktur dan manajemen pelatihan, tetapi juga secara simbolik melalui atribut baru. Leonard menyebut perubahan itu sebagai bagian dari sejarah besar di tubuh Badiklat.

Perubahan ini ditegaskan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 151 Tahun 2025 tertanggal 15 April 2025, yang mengatur secara resmi pakaian dinas peserta Diklat, termasuk topi, tanda pangkat, emblem, dan tali bahu. Atribut yang kini dikenakan peserta bukan hanya sekadar seragam — tapi manifestasi identitas baru generasi jaksa.

Namun perubahan tidak akan bermakna tanpa pengawasan. Leonard mengingatkan bahwa pelaksanaan PPPJ kini berada di bawah sistem pengawasan berlapis. Selain pengawasan terbuka oleh panitia penyelenggara dan tim MAGAKLIN, pelatihan juga berada di bawah pengawasan internal yang dipimpin oleh Asri Agung sebagai Ketua Dewan Pengawas Badiklat.

“Mereka akan mengawasi secara diam-diam. Apakah semuanya sudah sesuai dengan Pedoman Nomor 2 Tahun 2025?” tegasnya.

Tak berhenti di situ, Leonard mengungkap bahwa Badiklat kini juga bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memastikan kualitas dan kelayakan pelatihan. LSP akan menilai langsung apakah pelatihan yang berjalan layak mendapatkan sertifikasi nasional — sebuah lompatan besar dalam profesionalisasi pembentukan jaksa.

Transformasi ini bukan sekadar administratif. Ia adalah perubahan paradigma. Dari ruang pelatihan, lahir pemimpin kejaksaan masa depan yang bukan hanya kuat dalam hukum, tetapi juga tangguh dalam karakter dan identitas. (Muzer)

 

Post a Comment

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال