Prestasi Nasional, Kejaksaan Negeri Kaur Resmi Berpredikat WBK

 

Di Bawah Kepemimpinan Dr. Jainah, Kejari Kaur Sabet Predikat WBK 2025

 

JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur di bawah kepemimpinan Dr. Jainah, S.H., M.H. berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan bergengsi tersebut menjadi bukti komitmen Kejari Kaur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penghargaan WBK itu diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Dr. Jainah, dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK serta Kompetisi BerAKHLAK di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025. Acara berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan RI, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Kejari Kaur salah satu dari 38 Satker yang menerima penghargaan WBK.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin menegaskan bahwa penganugerahan WBK dan Kompetisi BerAKHLAK bukan sekadar seremoni atau pemenuhan aspek administratif. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar terinternalisasi dalam perilaku dan kinerja sehari-hari insan Adhyaksa.

Nilai-nilai dasar ASN tersebut meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang dirangkum dalam akronim BerAKHLAK. Jaksa Agung menekankan bahwa keberhasilan satuan kerja meraih predikat WBK mencerminkan budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 38 satuan kerja peraih predikat WBK dan 12 satuan kerja pemenang Kompetisi BerAKHLAK. Jadikan integritas sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas. Jauhkan diri dari perbuatan tercela yang dapat mencoreng marwah institusi,” tegas Jaksa Agung.

Ia berharap capaian tersebut tidak berhenti pada simbol penghargaan semata, melainkan menjadi pemicu dan inspirasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, profesionalisme, serta kepercayaan publik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, Prof. Asep N. Mulyana, dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Kejaksaan RI telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara terencana, sistematis, dan terukur. Pelaksanaan tersebut mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan.

“Dari total 215 satuan kerja yang mengikuti proses evaluasi secara objektif dan berjenjang, sebanyak 38 satuan kerja berhasil ditetapkan meraih predikat WBK. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan konsistensi Kejaksaan RI dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi,” ujar Prof. Asep.

Selain penganugerahan Zona Integritas, Kejaksaan RI juga mengumumkan para pemenang Kompetisi BerAKHLAK 2025. Kompetisi ini diikuti oleh 166 karya dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia, yang mencakup kategori video, podcast, berita, dan artikel. Seluruh karya dinilai secara komprehensif oleh Tim Evaluator yang terdiri dari unsur Biro Perencanaan Kejaksaan RI, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk menjaring tiga karya terbaik di setiap kategori.

Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Babul Khoir Harahap, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr. Rudi Margono, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, serta para pejabat eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung.

Capaian predikat WBK yang diraih Kejaksaan Negeri Kaur ini menjadi penegasan atas komitmen seluruh jajaran dalam mendukung pembangunan zona integritas serta mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Ke depan, prestasi ini diharapkan semakin memotivasi jajaran Kejari Kaur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. (Muzer)