BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4


Jampidum Prof.Asep Mulyana Restui Penghentian Penuntutan 3 Tersangka Penadahan Asal Kejati Kepri Lewat RJ

TANJUNGPINANG - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, merestui pengajuan satu perkara ...



TANJUNGPINANG- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, merestui pengajuan satu perkara pidana dengan 3  orang Tersangka yang dimohonkan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk dihentikan Penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif.



Penghentian penuntutan perkara pidana tersebut saat dilakukan ekspose oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Sufari, SH., MHum., didampingi Aspidum Bayu Pramesti, SH., MH., Kajari Bintan Andi Sasongko, SH., MHum., Kasi Oharda, Kasi Teroris dan Lintas Negara, Kasi Narkotika, Kasi TPUL Kejati Kepri dan Plh. Kasi Pidum beserta Jaksa Fungsional Kejari Bintan, 

dihadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana, melalui sarana virtual mengajukan 1 (satu) perkara pidana dengan 3 (tiga) orang Tersangka yang dimohonkan untuk diterapkan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Senin (24/06/2024).



Saat dikonfirmasi, Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, SH., MH., menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Bintan mengajukan 1 (satu) perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda) dengan 3 (tiga) orang Tersangka yaitu :

1. Tersangka Fajar Agusti Bin M. Sadri Saputra dalam perkara Tindak Pidana Penadahan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

2. Tersangka Rangga Saputra Als Apek Bin Muhamad dalam perkara Tindak Pidana Penadahan melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Tersangka Silvi Tiara Putri Binti Razali dalam perkara Tindak Pidana Penadahan melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Adapun ke tiga orang tersangka dihentikan Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan alasan dan pertimbangan menurut hukum terhadap pemberian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah memenuhi syarat. 


" Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf," ujar Denny.

Selain itu tambahnya Tersangka belum pernah dihukum, Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.


" Ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun," ungkapnya.


Kesepakatan perdamaian dilaksanakan tanpa syarat dimana ke dua belah pihak sudah saling memaafkan dan Tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan, Pertimbangan Sosiologis, kemudian Masyarakat merespon positif Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.


Selanjutnya menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan dengan segera Kepala Kejaksaan Negeri Bintan untuk segera memproses penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang berdasarkan Keadilan Restoratif Justice sebagai perwujudan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.


Kasi Penkum menambahkan bahwa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melakukan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.


" Dan keseimbangan perlindungan, kepentingan korban, maupun pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan dengan memperhatikan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan" jelasnya.


Hal itu juga dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. 

" Melalui kebijakan Restorative Justice ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan, meskipun demikian perlu juga untuk digaris bawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi perbuatan pidana, ” tutup Denny.

(Muzer)



COMMENTS