BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4


JPU Kejari Tanjungpinang Menerima Tahap II dan BB dari Pidsus Terkait Perkara Tipikor, Tersangkanya Langsung di Tahan

  TANJUNGPINANG - Penyidik Pidsus Kejari Tanjungpinang melakukan penyerahan terhadap tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa P...

 


TANJUNGPINANG- Penyidik Pidsus Kejari Tanjungpinang melakukan penyerahan terhadap tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penutut Umum Kejari Tanjungpinang dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang di Kawasan Senggarang TA. 2019 dan dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembangunan Gedung Kelas Belajar (Kampus) UMRAH Tahun 2019 – 2020, Selasa (15/05/2024).


Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, SH., MH saat di konfirmasi membenarkan adanya Tahap II di Kejari Tanjungpinang terhadap dua orang tersangka atas nama Erwan Yuni Suryanta, S.T dan Dodi Sugiarto. 

" Saat proses Tahap II ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka dengan didampingi penasihat hukum masing-masing," ujar Kasi Penkum Kejati Kepri Deni.

Hal itu lanjut Denny, untuk melengkapi berita acara penerimaan dan penelitian berkas perkara termasuk barang bukti (BB) yang telah dilakukan penyitaan sebelumnya dan dilakukan pemeriksaan kesehatan kedua tersangka, kemudian tim JPU melakukan penahanan terhadap tersangka Erwan Yuni Suryanta,S.T berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor : Print –595 / L.10.10 / Ft.1 / 05 / 2024 tanggal 15 Mei 2024 dan tersangka Dodi Sugiarto berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor :  Print – 597/ L.10.10 / Ft.1 / 05 / 2024 tanggal 15 Mei 2024.

" Ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari tanggal 15 Mei sampai 03 Juni 2024 di Rutan Kelas I Tanjungpinang,” ujar Denny.


Para tersangka diduga melanggar :

KesatuPrimair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 

Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

Kedua : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keempat : Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka  ERWAN YUNI SURYANTA,S.T dan tersangka DODI SUGIARTO berdasarkan hasil penyidikan yang telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup," jelasnya .


Denny menyebutkan berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum mengacu kepada Pasal 21 ayat 1 dan 4 KUHAP.

" Dengan pertimbangan syarat subjektif kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi, dan secara objektif tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih," imbuhnya.


" Proses pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) berjalan dengan aman, tertib dan lancar, “tutup Denny.

( Muzer)


 


COMMENTS