JAKARTA- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI Tony Spontana menegaskan, arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang: Berintegritas, Profesional, Netral dan bebas dari intervensi politik, Bersih dari praktik KKN, Mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan Mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, juga mampu beradaptasi dengan perubahan global yang sangat dinamis.
Hal itu
disampaikan Tony Spontana dalam ceramah pimpinan Badiklat Kejaksaan RI kepada
peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi pejabat eselon III Angkatan
I dan II yang berlangsung di Aula Adhyaksa Loka Gedung Diklat Kampus B, Ceger,
pada Selasa (30/4/2024) di Jakarta.
“ Penyiapan SDM
Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang
komprehensif: Terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem; Terkait
penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi,” kata
Tony Spontana di dampingi Kapusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Iman Wijaya.
Pejabat Administrator:
Kemudian lanjut Tony,
Pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh pejabat pengawas dan pejabat pelaksana. “ Pejabat pengawas bertanggung
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana,
di mana pejabat pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan (pelayanan
publik),” bebernya.
Selain itu kata
Tony, Positioning menjadi penting bagi seorang pemimpin (pejabat administrator)
untuk memahami kinerja satuan kerjanya,
termasuk kinerja unit, maupun kinerja organisasi secara utuh.
Peserta PKA Angkatan I berkesempatan berfoto bersama dengan pejabat utama Badiklat. |
Kinerja organisasi:
Kinerja adalah situasi
yang merupakan hasil yang telah/diharapkan terwujud dari pelaksanaan suatu
aktivitas. Dengan demikian, kinerja tidak dapat disamakan dengan kerja karena
dalam kinerja, ketercapaian dari hasil yang diharapkan terwujud, menjadi bagian
yang utama.
Berdasarkan tingkat kedalamannya, kinerja dapat dibedakan atas kinerja makro, kinerja meso, dan kinerja mikro. Kinerja makro meliputi kinerja pada level organisasi yang besar, di mana di dalamnya terdapat berbagai bidang urusan. Kinerja mikro, di sisi lain, merupakan kinerja yang ditunjukkan pada level terendah, di mana sebuah organisasi langsung berhubungan dengan pengguna layanannya. Sementara itu, kinerja meso merujuk pada kinerja dari: sebuah bidang urusan dalam organisasi besar; atau kinerja dari sebuah proses yang melibatkan lintas urusan.
Manajemen Kinerja:
Secara sederhana,
manajemen kinerja dapat dimaknai sebagai gaya manajemen yang mengintegrasikan
dan memanfaatkan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan.
“ Integrasi
berarti informasi kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus
manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga
pengendalian,” paparnya.
Kepemimpinan kinerja:
Tony pun
menegaskan Kemampuan mengambil keputusan dalam mengaktualisasikan kepemimpinan
kinerja dan manajemen kinerja sesuai bidang tugas di unit instansinya, dengan
melakukan: Inovasi, Kolaborasi, dan Optimalisasi potensi sumber daya (internal
& eksternal).
“ Untuk
meningkatkan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. Secara berintegritas,”.Peserta PKA Angkatan II bersama Kabadiklat Tony Spontana dan Pimpinan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
Isu strategis:
Tony juga
menjelaskan tentang Strategi, secara etimologis berasal dari kata strategus
yang berarti: “a military commander in Ancient Athens and a member of Council
War” (Komandan militer pada jaman Athena Kuno dan anggota Dewan Perang).
Secara harfiah,
strategi terdiri atas dua kata, yakni stratus (militer) dan agein (pemimpin).
Kata tersebut selanjutnya mengalami evolusi makna.
Hari ini, makna
luas dari strategi adalah “long term plan of action designed to achieve
particular goal, as differentiated from tactics or immediate actions with
resources in hand” (rencana aksi jangka panjang yang dirancang untuk mencapai
tujuan khusus, yang berbeda dari taktik atau tindakan yang dilakukan segera
dengan sumber daya yang sudah ada).
Kemudian dalam
ceramah atau pembekalan peserta (diklat-red) Kabadiklat juga menyampaikan
pentingnya Program Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional Dalam RKP Tahun 2023;
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan SDM
Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat
Insfrastruktur untuk Mengembangkan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun
Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Memperkuat
Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Isu-isu strategis:
Akselerasi Program
Prioritas Presiden Percepatan Investasi, Digitalisasi Birokrasi, Pengentasan
Kemiskinan, Pemberantasan Korupsi dan Penurunan stunting.
Trilogi Kepemimpinan: Strategic leadership (kepemimpinan strategis) Servant
leadership (kepemimpinan melayani) Super leadership (kepemimpinan puncak)
Terakhir Kesimpulan:
Kembali kepada
konsepsi dasar bahwa PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat, maka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya sejatinya adalah untuk melayani
masyarakat (pelayan publik).
Tanggung jawab
dalam memberikan pelayanan publik menjadi kewajiban seluruh aparatur, bukan
hanya kewajiban pimpinan. (Muzer)