BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4

Dr. Jan S. Maringka, Didapuk Sebagai Narasumber Diskusi Nasional Soal Amandemen Ke-5 UUD 1945

        Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dr. Jan S. Maringka, SH. MH saat menjadi narasumber dalam Diskusi...

 

 

 


 

Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dr. Jan S. Maringka, SH. MH saat menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 

JAKARTA
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum, maka dapat dilihat bahwa konstitusi Indonesia telah mengatur tentang kekuasaan peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, namun pengaturan tentang Kejaksaan belum ada.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dr. Jan S. Maringka, SH. MH saat menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 Kerjasama DPD RI bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) berlangsung dari Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin ( 13/12/2021 ). Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir. H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Masdar Hilmy, M.A., PhD, dan Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun S.H. M.H. LLM. serta Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Dr. Abdul Chaliq, M. AG.


Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen menjelaskan Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia dari waktu ke waktu, yaitu di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan-badan lain kehakiman menurut undang-undang.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan badan-badan lain ialah termasuk Kejaksaan RI. Dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman tidak hanya mengadili, namun ada proses penegakan hukum yang lebih luas daripada mengadili saja, seperti proses awal dari penyidikan, penuntutan, penangkapan, penahanan dan segala kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kewenangan yang telah diatur tentang kekuasaan badan-badan peradilan.

Selanjutnya didalam Konstitusi RIS “kewenangan Jaksa Agung telah diatur dalam pasal 91 dan 156-158” selain dari pada itu telah di atur pula didalam UUDS 1950 dalam pasal 61-106. Namun Ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 tidak berlaku dan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin, melalui Keputusan Presiden No. 204 tahun 1960 dibentuklah Departemen Kejaksaan berada di bawah Pimpinan Menteri atau Jaksa Agung. Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan, “Kejaksaan Adalah Alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.  Namun pada tahun 1991 adanya pergeseran definisi dari Kejaksaan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan yaitu “Kejaksaan Adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.

Pada masa reformasi, bahwa telah adanya proses memisahkan dikotomi sipil dan dikotomi militer yang dimana mengeluarkan Kepolisian dari TNI sehingga didalam Amandemen UUD 1945 telah masuknya tentang Badan Peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung, Kepolisian bahkan dibentuk pula badan-badan peradilan lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa seolah-olah yang melaksanakan Proses Penegakan Hukum hanya Hakim, padahal dengan mengacu didalam sistem Peradilan Pidana, adanya tahapan penuntutan diharuskan dilakukan oleh Kejaksaan, hal ini sejalan dengan Asas “Single Prosecution System”.

“ Berdasarkan hal ini dan berbicara tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan adanya penguatan-penguatan Kedudukan Kejaksaan didalam sistem ketatanegaraan kita, berfungsi untuk menjaga Jaksa Agung supaya Independen dipandang penting dalam menguatkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi penuntutan yang mandiri, professional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif,” ujar mantan Kajati Sulsel.

“Kami sangat mendukung adanya reformasi penegakan hukum, namun, Kejaksaan jangan ditinggalkan. Ini adalah kerinduan sebagai warga Adhyaksa sehingga kita bisa melihat kalau sebuah lembaga yang hanya diatur dalam undang-undang, maka kewenangan dia akan sangat rentan diuji di dalam Mahkamah Konstitusi. Namun, kalau keberadaan Kejaksaan di dalam konstitusi, maka mengubah Kejaksaan, perlu melakukan amandemen secara menyeluruh,” imbuhnya.

Dr. Jan S. Maringka, SH. MH. mengatakan kerinduan warga Adhyaksa tidaklah berlebihan karena ini memang suatu keharusan serta yang perlu kita sisipkan apakah itu sebagai bagian dari kekuasaan peradilan atau dia diatur sebagai rumusan tersendiri, dan karena itu kami harapkan pengaturan kedudukan Kejaksaan ini sebagai fungsi dan juga menjaga fungsi Jaksa Agung menjadi independen dipandang penting dalam penguatan peran guna menjamin pelaksanaan fungsi penuntutan yang mandiri, profesional, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

 

Selanjutnya, Dr. Jan S. Maringka, mengusulkan pengangkatan hakim masuk dalam Pasal 24 dan pasal mengenai penuntutan diatur tersendiri. Rumusan dan usulan yang disampaikan adalah bagaimana isinya adalah kekuasaan negara di bidang penuntutan langsung secara tegas diselenggarakan oleh Kejaksaan yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, sebab jika melihat kutipan ini juga sudah diatur di dalam undang-undang peradilan militer bahwa Jaksa Agung itu Penuntut Umum tertinggi, namun dalam undang-undang KPK juga menyatakan ada pengawasan, dan penuntutan yang dilakukan oleh para komisioner.

“Inilah yang terjadi sehingga menimbulkan suatu disparitas, dan diharapkan dengan pengaturan secara jelas maka kedudukan Kejaksaan dalam kekuasaan kehakiman juga merupakan jaminan kemandirian Kejaksaan dalam konstitusi, kemudian kita juga mewujudkan proses asas single prosecution system dan kita juga mewujudkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi,” ujar Dr. Jan S. Maringka SH. MH.

Mengakhiri pemaparannya, Dr. Jan S. Maringka, SH. MH. berharap ini menjadi catatan penting dan waktu yang tepat untuk meningkatkan kembali agar keberadaan Kejaksaan mendapatkan tempat di dalam perlindungan secara konstitusional.

“Saya mengutip pendapat dari Sekretaris Jenderal PBB bahwa prinsip negara hukum tidak dapat ditegakkan, begitu pula pelanggaran HAM tidak dapat diterapkan tanpa hadirnya lembaga Kejaksaan yang efektif melaksanakan fungsi keadilan secara mandiri, berintegritas, dan tidak memihak,” ujarnya.

Diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 Kerjasama DPD RI bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Muzer/ Rls)

 

COMMENTS

Name

Adhyaksa Shooting Club,1,Alumni,40,Alumni TAK-2022,4,Antisipasi Meluasnya PMK,1,ASN,1,Badiklat,328,Badiklat Kejaksaan,5,Badiklat Kejaksaan MoU,1,Banten,2,Berantas Praktek mafia Pungli PTSL,1,Berantas Praktik Mafia,1,Berhasil selamatkan aset negara,1,Berikan Pelayanan Hukum Grtais,1,Berikan Penyuluhan Hukum di SMAN-40,1,Berikan Penyuluhan Hukum di SMAN-41,1,BPJS,1,Cabjari,1,Daerah,5,dan Lakukan Penahanan,1,DPD dan PPWI,14,DPR,2,DPR- Kejagung,1,Evi Tamala Hibur Warga Desa Rejosari,1,Gelar Apel Perdana setelah pemerintah mengumumkan pelonggaran penggunaan masker,1,Gelar Apel Senin Pagi,1,Gelar Bakti Sosial,1,Gelar halal Bihalal,1,Gelar Penerangan Hukum,1,Gelar Upacara Peringatan hari Kebangkitan,1,Geledah Kantor Notaris terkait mafia tanah,1,Gempa,2,Golongan II Gelombang I,1,Hukum dan Kriminal,2,IAD Kejari Daerah Gelar Bakti Sosial,1,imbau pegawainya masuk kerja tertib,1,imbauan arus balik lebaran,1,Inspektur Jendral Kementerian Pertanian,3,Intelijen,6,Intelijen Kejagung,2,Irjen Kementerian Pertanian,2,Jaga Pangan jaga masa depan,1,Jakarta,1,Jaksa Agung Burhanuddin Shalat Idul Fitri di Lapangan Kejaksaan Agung,1,Jaksa Agung Resmikan Halo JPN,1,Jaksa Agung Tutup Musrenbang Tahun 2022,1,Jambin berikan sambutan Musrenbang Kejaksaan RI tahun 2022,1,Jampidmil,2,Jampidmil Kejagung,2,Jateng,1,Jawa Tengah,1,JPN Datun Mendapat Apresiasi,1,Kabadiklat Pimpin Apel Perdana,1,Kabadiklat Tony Berikan Sosialisasi Tentang Pembangunan ZI-WBK dan WBBM,1,Kabadiklat Tony Spontana Hadiri Musrenbang Kejaksaan RI tahun 2022,1,Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor,2,Kajagung,1,Kajari Pulang Pisau Menyapa Masyarakat Melalui Radio RRI Palangkaraya,1,Kajari Pulpis Pimpin Acara Pelantikan dan Sertijab,1,KASN,5,KASN Memediasi ASN Bermasalah,1,Kejagung,724,Kejagung Koruptor,1,Kejagung Penanganan Tipikor,3,Kejagung Restorative Justice,2,Kejagung tangkap DPO,2,Kejagung Teliti Berkas Indra Kenz,1,Kejagung Terima SPDP dari Bareskrim Polri,1,Kejar,1,Kejari,636,Kejari Daerah,30,Kejari Daerah Laksanakan Restoratif Justice,2,Kejari Daerah Tangkap Terpidana Korupsi,2,Kejari Depok,2,Kejari Gunung Mas Buka Aduan Online atasi masalah hukum,1,Kejari Jakarta Utara,11,Kejari Jepara,1,Kejari Mojokerto,1,Kejari MoU,2,Kejari Penerangan Hukum,1,Kejari Pulang Pisau Gelar Bimtek Penggunaan Simalsintan,1,Kejari Raih Penghargaan dan Apresiasi,1,Kejari Raih Predikat WBK dan WBBM,1,Kejari Restorative Justice,3,Kejari Vaksinasi,1,Kejat,1,Kejati,322,Kejati DKI,12,Kejati DKI Jakarta,5,Kejati DKI Jakarta Pindahan Sementara,1,Kejati Kalimantan,1,Kejati Kalimantan Tengah,4,Kejati Restoratif Justice,1,Kejati Sumatra,1,Klarifikasi Acara Halal Bi Halal,1,Komunisme,1,Korupsi,3,Korupsi Ekspor CPO,1,Kudus,1,Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara,1,Kunjungan Ketua Parfi Anwar Fuady,1,kunjungan sidak pasar tradisional,1,Kunker Jaksa Agung,1,Lawyer Terbaik 2019,1,Mamuju,1,Masyarakat Dukung Kejagung Kerjar Aset para Koruptor Minyak Goreng,1,Minyak Goreng,1,MPR,1,Nasional,3,NTT,3,Opini,7,Pasca Pelonggaran Masker,1,Pembinaan,121,Pembubaran PT,1,Pembukaan PPPJ Angkatan 79 Gelombang I tahun 2022,1,Penangan Restoratife Justice,1,Penanganan kasus ayah perkosa anak kandungya sendiri,1,Penanganan Kasus Pencabulan,1,Penanganan Perkara Mafia Tanah,1,Penanganan Tipikor,4,Penerangan Hukum,1,penetapan tersangka Korupsi,3,Pengadilan Negeri Jakarta,3,Pengadilan Negeri Soe,1,Pengamat,2,Penggeledahan Terkait Kasus Mafia Tanah,2,Penghargaan bergengsi,1,Penyerahan tahap II Dugaan Pelanggaran HAM Berat Jampidsus,1,Penyidik Koneksitas Jampidmil,1,Penyidik Pidsus Periksa Saksi Dugaan Korupsi Minyak Goreng,1,Perayaan Paskah Nasional 2022,2,Peserta Diklat TAK Golongan II Mengikuti PBB,1,pidsus,6,PP-KBPA,2,Printahkan jajarannya untuk Eksekusi Perkara Lama,1,Program BPJS Ketenagakerjaan,1,Pulang Pisau Launching Aplikasi Simalsiltan,1,Raih Peringkat Terbaik Pelaporan Kinerja dan Anggaran,1,Restoratif Justice,1,Restorative Justice,1,Serang,2,Setelah Libur Cuti Lebaran.,1,Sulawesi,2,Sulbar,1,Terima Penghargaan,1,Tim Tabur Berhasil Tangkap Buronan,3,Tim Tabur Tangkap terpidana korupsi,1,Tipikor,1,Webinar,1,
ltr
item
Adhyaksa Foto Indonesia: Dr. Jan S. Maringka, Didapuk Sebagai Narasumber Diskusi Nasional Soal Amandemen Ke-5 UUD 1945
Dr. Jan S. Maringka, Didapuk Sebagai Narasumber Diskusi Nasional Soal Amandemen Ke-5 UUD 1945
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgY8ZfinxVTDiXoqxva0m4HeZibO_kZgEMnaYMd1A5aGG_V8EwvwixKGapSYKbLLv_nd0PI9zODDxGAThnhVZTkzIoOdNL8YTm73XEq_3N6PLxmW_zPyo3dn0N43Q31u3C9P2ZdX90kaaWZMum1MG4Csp1olhXU9zEsBw--IoInbqrSdxpTzCtVlaHL=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgY8ZfinxVTDiXoqxva0m4HeZibO_kZgEMnaYMd1A5aGG_V8EwvwixKGapSYKbLLv_nd0PI9zODDxGAThnhVZTkzIoOdNL8YTm73XEq_3N6PLxmW_zPyo3dn0N43Q31u3C9P2ZdX90kaaWZMum1MG4Csp1olhXU9zEsBw--IoInbqrSdxpTzCtVlaHL=s72-c
Adhyaksa Foto Indonesia
https://www.adhyaksafoto.com/2021/12/dr-jan-s-maringka-didapuk-sebagai.html
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/2021/12/dr-jan-s-maringka-didapuk-sebagai.html
true
2664356013026497916
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy