BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4

Penegakan Hukum PPKM Darurat, Jaksa Agung Terbitkan Instruksi Surat Nomor: B-132/A/SKJA/06/2021

  Jaksa Agung RI, Dr.Burhanuddin JAKARTA - Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat.Pemerin...

 

Jaksa Agung RI, Dr.Burhanuddin


JAKARTA- Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat.Pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.


Terkait hal itu, Jaksa Agung RI. Dr. Burhanuddin pada Minggu ( 4/7/2021)  langsung memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri se Jawa dan Bali secara virtual berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Darurat, turut hadir secara virtual Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Jaksa Agung RI menyampaikan Pemerintah telah menerbitkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali terhitung tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dan juga sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, pada instruksi keenam disebutkan bahwa Kejaksaan telah diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama TNI, dan POLRI memberikan dukungan penuh kepada para Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jaksa Agung RI telah menerbitkan instruksi melalui Surat Nomor: B-132/A/SKJA/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang lalu, yang pada pokoknya memerintahkan agar para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri agar:
1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangannya untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat.
2. Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Kepolisian, Pemerintah Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pengadilan dalam menggelar operasi yustisi penegakan hukum kedisiplinan PPKM Darurat.
3. Memastikan setiap pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya.
4. Memastikan setiap pengadaan dan distribusi barang yang terkait penanggulangan pandemi Covid-19 berjalan lancar serta menindak tegas setiap upaya yang berpotensi menghambat ataupun menggagalkan pengadaan dan distribusi barang dimaksud.
5. Berkoordinasi dengan satgas Covid-19 setempat untuk menyelenggarakan program vaksinasi untuk pegawai, keluarga, dan masyarakat di wilayah hukum masing-masing.

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan PPKM Darurat pada Kab/Kota di Jawa dan Bali, Jaksa Agung menegaskan kembali  beberapa arahan bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sebagai berikut:
1. Kejaksaan RI mendukung penuh kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 diantaranya Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada zona merah selain wilayah Jawa dan Bali diseluruh Indonesia
2. Pemberlakukan Work From Home (WFH) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan bagi satuan kerja di Kabupaten/ Kota yang masuk kedalam kriteria level 3 dan level 4 di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.
3. Dalam hal satuan kerja Kejaksaan sebagaimana dimaksud diatas yang harus memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, Pemberlakukan Work From Office (WFO) hanya sebanyak 25%, dan apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) maka Pimpinan satuan kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pimpinan satuan kerja agar:
• Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
• Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
• Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
• Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
•memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Serta jangan lupa dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
5. Pelarangan sementara cuti dan perjalanan dinas bagi seluruh pegawai Kejaksaan keluar daerah sebelum dan atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, kecuali untuk cuti melahirkan dan/atau sakit dan /atau karena alasan penting

Berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang Penuntutan dan penanganan perkara di bidang Pidana Khusus sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran selama periode PPKM Darurat, maka Jaksa Agung memerintahkan:
1. Agar Berkoordinasi dengan Kepolisian, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, BAPAS, Penasihat Hukum dan pihak lainnya dalam hal pelaksanaan tugas penuntutan dalam penanganan perkara pidana umum, pelaksanaan tugas dan fungsi pada pidana khusus serta bidang intelijen dan bidang perdata dan tata usaha Negara sehingga pelaksanaan tugas dapat tetap terselenggara dengan baik, lancar, tidak terkendala selama pelaksanaan PPKM Darurat;
2. Laksanakan kordinasi dalam rangka optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran PPKM Darurat dengan pihak terkait. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan harus mampu memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
3. Lakukan pengawasan terhadap program-program PPKM Darurat yang menggunakan APBN dan APBD, jangan ragu melakukan upaya represif melalui penindakan bagi siapa saja atau pihak K/L/Pemerintah Daerah apabila ada yang bertujuan untuk mengambil kesempatan dan keuntungan tidak sah bagi pribadinya sendiri di tengah kondisi yang seperti ini.
4. Masih adanya pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan alat kesehatan Covid-19 oleh oknum tertentu dan kerumunan, dihimbau untuk dituntut secara maksimal terhadap pelaku bersangkutan sehingga hal tersebut dapat memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai warning sehingga tidak ada pelaku-pelaku lain bermunculan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Kejaksaan untuk mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat, Jaksa Agung RI juga memerintahkan:
1. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memberikan dukungan penuh kepada para Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19,
2. Berikan pendampingan hukum, pendapat hukum kepada Kepala daerah yang mengalami hambatan regulasi yang berkaitan langsung dengan PPKM Darurat seperti penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Pelaksanaan Bantuan Sosial yang dibiayai oleh APBD, dll.
3. Tingkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan melalui media sosial yang di miliki instansi Kejaksaan dan pribadi untuk terus berkampanye secara massif dalam penerapan protokol kesehatan (Kampanye 5M : Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman, Mencuci Tangan, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilitas dan Interaksi) serta budaya hidup sehat.

Sebelum mengakhiri arahannya Jaksa Agung menegaskan kembali perintah mengenai Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Laksanakan Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/SKJA/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tersebut tanpa ragu-ragu, untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran Kebijakan Pemerintah tentang PPKM Darurat Covid-19 dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 dengan memberikan dukungan dan perhatian khusus terhadap pelaksanaan kegiatan PPKM.
2. Lakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Instansi Vertikal, stakeholders terkait dan Satgas Covid-19 agar secara rutin melaksanakan operasi yustisi penegakan hukum kedisplinan PPKM di daerah hukum masing-masing dengan mengedepankan keadilan yang berhati nurani.
3. Proses penegakan hukum terhadap hasil operasi yustisi agar dilaksanakan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan sesuai Surat Jaksa Agung Nomor : B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
4. Bahwa terhadap para pelanggar Kebijakan PPKM Darurat Covid-19, selain dapat dikenakan Pasal Tipiring terhadap pelanggar tertentu dapat juga diterapkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 212 dan 216 KUHP.

Selain itu Jaksa Agung RI juga meminta agar Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada masa PPKM Darurat secara berjenjang khususnya kepada Satgas PPKM Provinsi maupun Kabupaten / Kota serta ke Kejaksaan Agung. ( Muzer/Rls )

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
Name

Adhyaksa Shooting Club,1,Adhyaksa Shooting Club Bersama Persaja menggelar Kejuarann Menembak Jaksa Agung Club 2022,1,Alfa Dera Ketua IKA Alumni Unpam pimpin Ribuan Alumni,1,Alumni,48,Antisipasi Meluasnya PMK,1,ASN,1,Badiklat,337,Badiklat Kejaksaan,9,Badiklat Kejaksaan MoU,1,Banten,2,Berantas Praktek mafia Pungli PTSL,1,Berantas Praktik Mafia,1,Berhasil selamatkan aset negara,1,Beri Sangsi Jaksa Nakal,1,Berikan Pelayanan Hukum Grtais,1,Berikan Penyuluhan Hukum di SMAN-40,1,Berikan Penyuluhan Hukum di SMAN-41,1,BPJS,1,Buronan Dugaan korupsi Dana Hibah Musi Rawas di amankan Tim Tabur Kejagung,1,Cabjari,1,Daerah,5,dan Lakukan Penahanan,1,Diklat TAK Gol. II Gel. III-2022,1,DPD,1,DPD dan PPWI,14,DPR,2,DPR- Kejagung,1,Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Pendidikan,1,Erryl Prima Putra Agus mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK,1,Evi Tamala Hibur Warga Desa Rejosari,1,FGD,1,Gelar Apel Perdana setelah pemerintah mengumumkan pelonggaran penggunaan masker,1,Gelar Apel Senin Pagi,1,Gelar Bakti Sosial,1,Gelar Futsal Persahabatan dengan Forwaka,1,Gelar halal Bihalal,1,Gelar Penerangan Hukum,1,Gelar Rakor Pakem,1,Gelar Upacara Peringatan hari Kebangkitan,1,Geledah Kantor Notaris terkait mafia tanah,1,Gempa,2,Hukum & Kriminal,1,Hukum dan Kriminal,2,IAD Badiklat Kejaksaan Peringati Hari Kartini,1,IAD Kejari Daerah Gelar Bakti Sosial,1,imbau pegawainya masuk kerja tertib,1,imbauan arus balik lebaran,1,Inspektur Jendral Kementerian Pertanian,3,Intelijen,6,Intelijen Kejagung,2,Irjen Kementerian Pertanian,2,Jaga Pangan jaga masa depan,1,Jakarta,1,Jaksa Agung Apresiasi Munaslub PJI-2022 mengubah Persadja menjadi Persaja,1,Jaksa Agung Burhanuddin Membuka Kejuaraan Tenis Meja Nasional,1,Jaksa Agung Burhanuddin Shalat Idul Fitri di Lapangan Kejaksaan Agung,1,Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Jalin Kerjasama dalam penegakan hukum,1,Jaksa Agung Hadiri Penandatanganan Npta Kesepahaman Mal Pelayanan Publik,1,Jaksa Agung Menerima Kunjungan Kerja Menteri Desa bahas pengawalan Dana Desa,1,Jaksa Agung Resmikan Halo JPN,1,Jaksa Agung terima Audiensi dari KPU minta pendampingan Pemilu 2024,1,Jaksa Agung Tutup Musrenbang Tahun 2022,1,jaksa Agung Umumkan Penetapan Tersangka Baru Koruspi Pengadaan Pesawat garuda,1,Jaksa Penyidik naikan Korupsi Tanah di Depok ke penyidikan,1,Jambin berikan sambutan Musrenbang Kejaksaan RI tahun 2022,1,Jampidmil,2,Jampidmil Kejagung,2,Jateng,1,Jawa Tengah,1,JPN Datun Mendapat Apresiasi,1,Kabadiklat Pimpin Apel Perdana,1,Kabadiklat Tony Berikan Sosialisasi Tentang Pembangunan ZI-WBK dan WBBM,1,Kabadiklat Tony Spontana Hadiri Musrenbang Kejaksaan RI tahun 2022,1,Kabadiklat Tony Spontana Hadiri Ujian Promosi Doktor Budi Pandjaitan,1,Kabadiklat Tony Spontana Menerima Audiensi FH-UP Bahas Peradilan Semu,1,Kabadiklat Tony Spontana menjadi Narsum Seminar Hukum di Unila,1,Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor,2,Kabupaten Mojokerto Melakukan Restoratife Justice,1,Kajagung,1,Kajari Jakarta Utara MoU dengan PT. Varuna Tirta Prakarsa,1,Kajari Kabupaten Mojokerto Lepas Kontingen Muaythai Ikuti Porprov 2022 di Lumajang,1,Kajari Pulang Pisang Menjadi Narsum pada Rakor Pencegahan Karhutla,1,Kajari Pulang Pisau Menyapa Masyarakat Melalui Radio RRI Palangkaraya,1,Kajari Pulpis Pimpin Acara Pelantikan dan Sertijab,1,Kajati DKI Reda Manthovani Melaunching Pelayanan Tilang di Mall,1,Kajati DKI Reda Manthovani menerima kunjungan kerja Otmilti nII Jakarta,1,Kajati Jabar Resmikan Sekolah Anti Korupsi,1,Kajati Kunjungan Silaturahmi dan Rapat Paripurna DPRD,1,KASN,6,KASN dan Bupati Jembrana Talks Show melalui TV dan Radio,1,KASN Memediasi ASN Bermasalah,2,KDRT,1,Kejagung,745,Kejagung Koruptor,1,Kejagung Penanganan Tipikor,5,Kejagung Restorative Justice,2,Kejagung tangkap DPO,2,Kejagung Teliti Berkas Indra Kenz,1,Kejagung Terima SPDP dari Bareskrim Polri,1,Kejaksaan Bersama 7 Lembaga Teken Nota Kerjasama SPPT-TI,1,Kejar,1,Kejari,651,Kejari Daerah,35,Kejari Daerah Laksanakan Restoratif Justice,2,Kejari Daerah Tangkap Terpidana Korupsi,2,Kejari Depok,4,Kejari Gowa,1,Kejari Gunung Mas Buka Aduan Online atasi masalah hukum,1,Kejari Halmahera Utara tetapkan 3 tersangka baru perkara dugaan korupsi Pembangunan Stadion Kota Maba,1,Kejari Jakarta Barat Terima Audiensi Ketua Bawaslu Jakarta Barat,1,Kejari Jakarta Utara,13,Kejari Jepara,1,Kejari Kabupaten Mojokerto Gelar Pemusnahan Barang Bukti,1,Kejari Katingan Berikan Penyuluhan Hukum,1,Kejari Katingan Laksanakan Restoratife Justice,1,Kejari Lubuklinggau Limpahkan berkas perkara Korupsi Dana Hibah Bawaslu Murata ke PN Tipikor,1,Kejari Mojokerto,1,Kejari MoU,2,Kejari Penerangan Hukum,1,Kejari Pulang Pisau Gelar Bimtek Penggunaan Simalsintan,1,Kejari Pulpis Gelar Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat di Desa Hanjak Maju,1,Kejari Raih Penghargaan dan Apresiasi,1,Kejari Raih Predikat WBK dan WBBM,1,Kejari Restorative Justice,3,Kejari Vaksinasi,1,Kejat,1,Kejati,330,Kejati DKI,13,Kejati DKI Jakarta,8,Kejati DKI Jakarta Launching Pelayanan Tilang Goes To Mall,1,Kejati DKI Jakarta Naikkan ke Penyidikan dalam kasus Tipikor di PT. PGAS,1,Kejati DKI jakarta Paparkan Pemahaman Hukum kepada para SKPD dan Lurah DKI jakarta,1,Kejati DKI Jakarta Pindahan Sementara,1,Kejati DKI Jakarta Sidik Dugaan Korupsi di Kemenkumham RI,1,Kejati DKI Jakarta Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Cipayung,1,Kejati Kalimantan,1,Kejati Kalimantan Tengah,4,Kejati Restoratif Justice,1,Kejati Sumatra,1,Kerjasama Antar Negara,1,Ketum PJI Melakukan Pengukuhan Pengda PJI Wilayah Jawa Barat,1,Klarifikasi Acara Halal Bi Halal,1,Komjak,1,Komunisme,1,Korupsi,3,Korupsi Ekspor CPO,1,Kudus,1,Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara,1,Kunjungan Ketua Parfi Anwar Fuady,1,kunjungan sidak pasar tradisional,1,Kunker Jaksa Agung,1,Lawyer Terbaik 2019,1,Mamuju,1,Masyarakat Dukung Kejagung Kerjar Aset para Koruptor Minyak Goreng,1,Minyak Goreng,1,MPR,1,Munaslub PJI 2022,1,Munaslub PJI 2022 Tetapkan Lahirnya PJI Tanggal 6 Mei,1,Nasional,3,NTT,3,Opini,7,Pasca Pelonggaran Masker,1,Pembinaan,121,Pembubaran PT,1,Pembukaan PPPJ Angkatan 79 Gelombang I tahun 2022,1,Penangan Restoratife Justice,1,Penanganan kasus ayah perkosa anak kandungya sendiri,1,Penanganan kasus Ham Berat dalam peristiwa Paniai Papua,1,Penanganan Kasus Pencabulan,1,Penanganan Perkara Mafia Tanah,1,Penanganan Tipikor,6,Penanganan Tipikor Mafia Tanah,1,Penerangan Hukum,1,penetapan tersangka Korupsi,3,Pengadilan Negeri Jakarta,3,Pengadilan Negeri Soe,1,Pengamat,2,Penggeledahan Terkait Kasus Mafia Tanah,2,Penghargaan bergengsi,1,Penutupan PKA Angkatan I,2,Penutupan PKP Angkatan I 2022,1,Penyerahan tahap II Dugaan Pelanggaran HAM Berat Jampidsus,1,Penyidik Kejari Jakarta Utara menerima Tahap I Tersangka HHD,1,Penyidik Koneksitas Jampidmil,1,Penyidik Pidsus Periksa Saksi Dugaan Korupsi Minyak Goreng,1,Perayaan Paskah Nasional 2022,2,Peringatan hari Kelahiran Pancasila Tahun 2022,1,Perjanjian kerjasama program beasiswa dengan Unila,1,Persatuan Jaksa Indonesia,1,Pertandingan Persahabatan Badiklat Dengan BRI Kacab Pasar Minggu,1,Pertemuan Jaksa Agung Burhanuddin dengan Wakil Dubes Australia,1,Peserta Diklat TAK Golongan II Mengikuti PBB,1,pidsus,6,PP-KBPA,2,Presiden Apresiasi Kinerja Komisi Kejasaan selama 2021,1,Printahkan jajarannya untuk Eksekusi Perkara Lama,1,Program BPJS Ketenagakerjaan,1,PT. Rukindo Perpanjang Kerjasama Dengan Kejari Jakarta Utara,1,Pulang Pisau Launching Aplikasi Simalsiltan,1,Puspenkum Diskusi dalam Pojok Puspenkum,1,Raih Peringkat Terbaik Pelaporan Kinerja dan Anggaran,1,Restoratif Justice,1,Restorative Justice,1,Serang,2,Setelah Libur Cuti Lebaran.,1,Sidang Perkara Korupsi,1,Sidang Tipikor pada PDAM Banjarnegara di PN Tipikor Semarang,1,STIH Adhyaksa,1,Sulawesi,2,Sulbar,1,Tabur Kejaksaan Agung,1,TAK Golongan II Gelombang I 2022,1,TAK Golongan II Gelombang II,1,TAK Golongan III Gelombang II Tahun 2022,1,TAK Golongan III Gelombang III-2022,1,TAK Golongan III Gelombang IV-2022,1,TAK-2022,1,Tangkap Terpidana Korupsi,1,Terima Penghargaan,1,Terima penyerahan tersangka kasus penipuan investasi IK,1,terkait Keadilan Restoratife,1,Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Mafia Tanah Cipayung,1,Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Dana Desa,1,Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Puskesmas,1,Tim Tabur Berhasil Tangkap Buronan,4,Tim Tabur Kejari Jakarta Utara Berhasil tanghkap Terpidana Pemalsuan Surat di bali,1,Tim Tabur Kejati Sulut Berhasil amankan terpidana penggelapan,1,Tim Tabur Tangkap terpidana korupsi,1,Tipikor,1,Ubah PJI Menjadi Persaja,1,Unodc MoU dengan Badiklat Kejaksaan,1,Webinar,1,
ltr
item
Adhyaksa Foto Indonesia: Penegakan Hukum PPKM Darurat, Jaksa Agung Terbitkan Instruksi Surat Nomor: B-132/A/SKJA/06/2021
Penegakan Hukum PPKM Darurat, Jaksa Agung Terbitkan Instruksi Surat Nomor: B-132/A/SKJA/06/2021
https://1.bp.blogspot.com/-xcwo_LUHy8U/YOJglXpoFpI/AAAAAAAAl_I/Ct69FhYjkFA6tpS5xwwTkIV7PkoVWO00gCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210704-WA0174.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xcwo_LUHy8U/YOJglXpoFpI/AAAAAAAAl_I/Ct69FhYjkFA6tpS5xwwTkIV7PkoVWO00gCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20210704-WA0174.jpg
Adhyaksa Foto Indonesia
https://www.adhyaksafoto.com/2021/07/penegakan-hukum-ppkm-darurat-jaksa.html
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/2021/07/penegakan-hukum-ppkm-darurat-jaksa.html
true
2664356013026497916
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy