Wapres Jusuf Kalla Berikan Penghargaan Kepada Jaksa Agung Sebagai Pemimpin Perubahan

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Jusuf Kalladalam memberikan penghargaan  kepada Jaksa Agung RI, Dr. (H.C.) H.M. Prasetyo  sebagai pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/18).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres RI, Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin juga menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada 6 pemimpin perubahan lainnya, yakni Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili Sekjen BPK Bachtiar Ali,Ketua Mahkamah Agung (MA) diwakili Wakil Ketua MA Sunarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar,Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmantoyang telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju WBK dan Wilayah WBBM di seluruh unit kerjanya.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wamenlu Abdurrahman Fachir. Keduanya telah mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di instansi yg dipimpinnya.

Dalam sambutannya, Wapres mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Wapres mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

"Tapi selain bersih, pelayanan juga perlu cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan,"ujar Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, MenPANRB Syafruddin mengatakan, “bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.

“Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi KemenPANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” kata Syafrurudin.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Sementara itu Jaksa Agung HM Prasetyo  mengatakan, predikat WBK dan WBBM yang diterima beberapa unit kerja di lingkungan Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya sebagai bentuk komitmen atau keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik.

“Kalau selama ini ada yang kurang cepat mesti dipercepat. Kalau ada yang mempersulit harus dimudahkan. Kalau ada yang arogan dan sewenang-wenang harus ramah. Ini semua agar menjadi amanah dan dihormati,” ujar Prasetyo kepada wartawan usai memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia di lapangan Kejaksaan Agung (Kejagung). ( Muzer )