Kabadiklat Bekali Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Penguatan Kompetensi Kepemimpinan

Kabadiklat berikan Pembekalan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

JAKARTA – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. memberikan penguatan wawasan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2026 melalui Ceramah Isu Strategis Kepemimpinan.

Ceramah tersebut berlangsung di Kampus B Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim) Badan Diklat Kejaksaan RI, Adhyaksa Loka, Ceger, Jakarta Timur, Kamis (6/8/2026). Materi yang disampaikan Harli Siregar memberikan perspektif komprehensif mengenai kepemimpinan strategis, khususnya dalam kaitannya dengan agenda Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) yang menjadi bagian dari kurikulum PKN II Tahun 2026.

Didampingi Kepala Pusdiklat Mapim Dr. Teuku Rahman, Kabadiklat Harli Siregar menegaskan bahwa jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan bangsa ke dalam kebijakan dan program yang berdampak nyata.

Menurut Harli, seorang pemimpin strategis harus memiliki kepekaan dalam membaca perubahan zaman, mengidentifikasi peluang, sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan.

“Dalam lanskap global dan nasional yang bergerak kian dinamis, kepemimpinan tidak lagi cukup hanya berdasar pada rutinitas birokrasi biasa, melainkan harus dibekali wawasan futuristik,” demikian pokok pesan yang disampaikan Harli dalam ceramahnya.

Dorong Kepemimpinan Kolaboratif

Harli juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif dan transformasional, terutama di tengah percepatan transformasi digital, tuntutan transparansi tata kelola, serta kebutuhan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.

Ia mengingatkan para peserta agar tidak melihat persoalan hanya dari perspektif sektoral. Sebaliknya, para calon pemimpin strategis harus mampu membangun sinergi lintas instansi dan pemangku kepentingan serta mengarahkan organisasi agar semakin adaptif dan akuntabel.

Dalam konteks PKN II Angkatan XIX Tahun 2026, kepemimpinan kolaboratif tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih sebagai salah satu pilar kedaulatan ekonomi rakyat dan mendukung pemberdayaan UMKM.

Tema sentral PKN II Tahun 2026 adalah “Kepemimpinan Kolaboratif dan Transformasional Dalam Penguatan Tata Kelola Koperasi Merah Putih Sebagai Pilar Kedaulatan Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045.”

Harli kemudian menguraikan empat isu strategis yang perlu mendapat perhatian peserta, yakni transformasi tata kelola dan kelembagaan Koperasi Merah Putih, penguatan integritas dan kepastian hukum, transformasi digital dan inovasi pelayanan publik, serta kepemimpinan kolaboratif dalam pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, transformasi Koperasi Merah Putih membutuhkan tata kelola yang modern, profesional, transparan dan akuntabel. Hal itu harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, penerapan prinsip good cooperative governance, serta penguatan integritas dan keamanan ekonomi.

Di sisi lain, transformasi digital dinilai menjadi kebutuhan penting agar koperasi mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing hingga tingkat global.

VKN Jadi Laboratorium Kepemimpinan

Lebih jauh, Kabadiklat Harli Siregar mendorong peserta tidak berhenti pada pemahaman teoritis di ruang kelas. Mereka diminta memanfaatkan agenda Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) sebagai ruang aktualisasi kepemimpinan strategis dan manajemen strategis.

VKN diarahkan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practice) di berbagai organisasi, kemudian melakukan replikasi dan penyesuaian pengetahuan sesuai kebutuhan dan tema pembelajaran.

“Turunlah ke lapangan bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mendengar, mengaitkan teori dengan realitas, serta melahirkan gagasan kebijakan (policy brief) yang berdampak nyata bagi bangsa dan negara,” pesan Harli kepada peserta.

Ia menegaskan, keberhasilan seorang pemimpin strategis tidak semata-mata diukur dari capaian kinerja organisasinya, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi nyata yang diberikan bagi pembangunan nasional.

Melalui VKN, peserta diharapkan mampu menghasilkan lesson learnt, rekomendasi peningkatan keunggulan kompetitif, serta policy brief yang dapat memperkaya pemecahan masalah strategis. Dengan demikian, proses pembelajaran PKN II yang diikuti oleh para pejabat eselon II dariberbagai instansi dan lembaga ini, tidak berhenti sebagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, tetapi menghasilkan gagasan dan kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Harli menutup ceramahnya dengan mengingatkan bahwa kepemimpinan transformasional dan kolaboratif bukan sekadar jargon. Bangsa membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir strategis, berani melakukan inovasi tata kelola, dan memiliki komitmen memperkuat ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan UMKM.  (Muzer)