Kajari Kota Pekalongan Dr. Khunaifi Alhumami Terima Penghargaan atas Pendampingan Hukum Proyek Kantor Kecamatan Pekalongan Timur

 

Di Bawah Kepemimpinan Kajari Khunaifi Alhumami, Kejari Pekalongan Raih Apresiasi atas Pendampingan Hukum Proyek Pemerintah

PEKALONGAN — Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Dr. Khunaifi Alhumami, S.H., M.H. kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada Rabu (4/3/2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Kajari Kota Pekalongan Dr. Khunaifi Alhumami bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Dani K. Daulay, S.H., M.H., serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) menerima Piagam Penghargaan atas pendampingan hukum dalam kegiatan Pekerjaan Lantai 2 Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Jaksa Pengacara Negara Kejari Kota Pekalongan yang telah memberikan pendampingan hukum selama pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

Pendampingan hukum yang dilakukan bertujuan memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaannya.

Kajari Kota Pekalongan Dr. Khunaifi Alhumami menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.

Menurutnya, pendampingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan bagian dari peran strategis Kejaksaan dalam mendukung program pembangunan pemerintah agar berjalan secara profesional dan akuntabel.

“Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan akan terus berkomitmen memberikan pelayanan hukum terbaik kepada instansi pemerintah serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Kajari Khunaifi Alhumami.

Melalui kerja sama dan pendampingan hukum yang berkelanjutan, diharapkan setiap program pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Muzer)