 |
| Kabadiklat Kejaksaan RI, Rudi Margono (kiri) saat memberikan ceramah dan pembekalan pada peserta Diklat Manajemen Tata Pemerintah, Selasa (24/9/2024) |
JAKARTA- Dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI kembali menyelenggarakan Diklat Manajemen Tata Pemerintahan yang berlangsung di Kampus B Badiklat Kejaksaan RI, Komplek Adhyaksa Loka, Ceger-Jakarta, Senin (23/9/2024). Diklat yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim) berlangsung selama sepuluh hari ini diikuti oleh para pejabat eselon III yang terdiri dari para Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr.
Rudi Margono menegaskan untuk mewujudkan aparatur sipil negara kejaksaan Yang
bersih dan bertanggungjawab serta memiliki semangat pengabdian dan kemampuan
profesional dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan
kesamaan visi, misi, dan persepsi dari seluruh penyelenggara negara.
“ Hal ini harus sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya Penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara bersungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Rudi Margono saat meresmikan pembukaan Diklat Manajemen Tata Pemerintahan (Tapem).
“ Dalam hal ini kejaksaan memeiliki peran Penting dalam poin
penegakan hukum, sehingga menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat,”
imbuhnya.
Dikatakan bahwa Pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam
upaya Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan
kejaksaan.
“ Oleh karena itu, melalui pelatihan ini, kita berharap peserta
dapat menguasai prinsip-prinsip manajemen yang efektif, Memahami peraturan dan
kebijakan yang berlaku, serta mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja
seharihari,” paparnya.
Menurutnya, Tata Pemerintahan yang baik adalah fondasi bagi setiap
Organisasi untuk beroperasi secara efektif. Dalam era Perubahan yang begitu
cepat, tantangan yang kita Hadapi semakin kompleks.
“ Oleh karena itu, diperlukan Sumber daya manusia yang
berkualitas, yang mampu mengelola dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan
baik khususnya dalam penegakan hukum,” jelasnya.
Kabadiklat berharap melalui pelatihan ini, agar setiap peserta
dapat Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, Memahami berbagai aspek
manajemen yang esensial Dalam tata pemerintahan.
“ Membangun jaringan, berinteraksi dengan sesama peserta dan
narasumber untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik,” ujarnya.
Kemudian menerapkan ilmu yang didapat untuk mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam Tugas sehari-hari, sehingga dapat memberikan kontribusi Positif bagi institusi kejaksaan.
“ Seperti kita ketahui bersama, aparat penegak hukum selalu
menjadi berita baik yang positif dan negatif baik melalui media cetak, maupun
elektronik, dimana Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan hasil survei Indikator
politik indonesia periode 30 desember 2023 – 06 januari 2024 dalam kategori
tingkat kepercayaan Terhadap lembaga negara “Kejaksaan Agung RI” masih Tetap
menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat dengan
persentase nilai sebesar 76,2%,” ungkapnya.
Atas dasar itulah lanjutnya, Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya haruslah bekerja secara profesional dan handal. Untuk mendapatkan hal
tersebut diatas, diharapkan melalui pelatihan manajemen tata Pemerintahan ini
dapat berpartisipasi aktif, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi.
“ Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan
RI dengan penegakan hukum yang humanis, profesional dan mengedepankan rasa
keadilan di masyarakat,” tuturnya.
Kabadiklat berharap setelah menyelesaikan pelatihan ini para
peserta dapat mampu meningkatkan pemahaman mengenai fungsi dan peran manajemen Tata
Pemerintahan dalam mensupport pencapaian tujuan organisasi khususnya dalam
penegakan hukum, Memperluas wawasan dan kemampuan dalam manajemen Pekerjaan
secara professional, serta mampu memahami Manajamen karakter dalam peningkatan
efektivitas Kerja dan meningkatkan kemampuan dalam menjalin Komunikasi baik
secara internal maupun eksternal.
Terakhir dalam Diklat Manajemen Tapem para peserta akan dibekali
dengan berbagai materi pelatihan mengenai norma dan etika penyelenggaraan
negara, manajemen Kepemimpinan, manajemen keuangan, manajemen SDM, Kebijakan
dan pelayanan public, etika professional, Transparansi & keterbukaan
informasi publik, asas-asas Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good Governance),
teknologi informasi dan komunikasi, Motivasi dan modus penyimpangan etika Penyelenggaraan
negara, serta keterampilan Manajerial Pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan
Pengetahuan. (Muzer)