BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4


Sambut Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64, Kejati DKI Jakarta Gelar Bakti Sosial di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya

    Ungkapan Rasa Syukur di HBA ke-64, Kejati DKI Jakarta Gelar Bakson Bersama Anak Panti Sosial   JAKARTA- Kejaksaan Tinggi DKI Jaka...

 


 

Ungkapan Rasa Syukur di HBA ke-64, Kejati DKI Jakarta Gelar Bakson Bersama Anak Panti Sosial

 



JAKARTA- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggelar Bakti Sosial di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, yang terletak di Ceger, Cipayung Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024). Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-64 Tahun 2024.

Pada kesempatan itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. melakukan penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Anak Asuh pada Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejakasaan Tinggi DKI Jakarta.

Kajati DKI Jakarta, Rudi Margono memberikan keterangan kepada awak media usai menggelar Baksos di Panti Sosial, Kamis (11/7/2024)

“ Akta kelahiran merupakan identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara,” ujar Kajati DKI Jakarta Rudi Margono melalui keterangan tertulius Kasi Penkum Syahron Hasibuan.

Menurutnya, setiap anak memiliki hak untuk mendapat pengakuan negara terhadap keberadaannya di depan hukum. Merujuk Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Hal tersebut ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”.

“ Banyak anak yang belum menerima akta kelahiran hingga akibatnya kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya,” ungkapnya.

Dikatakan dalam penanganan perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), anak juga kerap dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan akte kelahiran.

Sebagai wujud rasa sayang, kepedulian, dan keinginan untuk mensejahterakan masyarakat serta menciptakan keadilan sosial khususnya dalam memberikan kepastian legalitas kelahiran bagi anak-anak Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memberikan pendampingan hukum untuk anak-anak di panti sosial yang telah dirawat dengan sangat baik, namun dari segi hukum legalitas belum terpenuhi.

Disebutkan terdapat 92 anak yang mendapatkan kartu identitas diri. 40 anak menerima Akta Kelahiran dan KIA, 50 anak menerima KIA, dan 1 anak menerima Akta Kelahiran.

“Terima kasih kepada pihak yang telah bersumbangsih dan berkolaborasi dengan baik atas terwujudnya kegiatan Bakti Sosial dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke 64 Tahun 2024. Kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum terkait data kependudukan. Tidak hanya dijalankan kali ini saja, tetapi kegiatan seperti ini akan berlanjut untuk wilayah lain,” pungkas Kajati.

Sementara Pj Gurbernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang turut hadir dalam kegiatan tersebut meyampaikan ucapan terimakasih kepada Kejati. “Saya atas nama Pj Guberbur DKI Jakarta, berterima kasih kepada Kepaia Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajaran untuk pendampingan terhadap Dinas Sosial, sehingga orang tua asuh memiliki kepastian hukum dan dukungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang luar biasa terhadap anak-anak yang perlu perhatian lebih.” Ucapnya.

Bakti sosial dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Camat Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Sektor dan seluruh Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, Ketua Forum Corporate social responsibility (CSR) Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua Forum Komunikasi PSAA dan NPSAA Provinsi DKI Jakarta. (Muzer)

 

 

COMMENTS