BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4


Menteri Keuangan Temui Jaksa Agung Laporkan Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI Senilai Rp 2,504 Triliun, Ini 4 Perusahaannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Jaksa Agung Burhanuddin menunjukkan naskah Laporaan terkait dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Nasion...

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Jaksa Agung Burhanuddin menunjukkan naskah Laporaan terkait dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI Senilai Rp 2,504 Triliun, beserta ke 4 Perusahaannya, Senin (18/3/2024) di Kejaksaan Agung.  


JAKARTA- Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran, Senin (18/3/2024) di Kejaksaan Agung, kunjungan Menkeu ke Jaksa Agung tak lain adalah  membahas  dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dalam pertemuan Jaksa Agung menyampaikan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (Batch), dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp 2,504 triliun.

Jaksa Agung Burhanuddin lebih lanjut mengungkapkan perusahaan tersebut antara lain:

1.     PT RII sebesar Rp1,8 triliun.

2.     PT SMS sebesar Rp216 miliar.

3.     PT SPV sebesar Rp144 miliar.

4.     PT PRS sebesar Rp305 miliar.

“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin.

Kemudian, Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada Batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.

Jaksa Agung mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLBI.

Kemudian, Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu, LPEI juga akan terus bekerja sama dengan JAM DATUN, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.

“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009” tandasnya.

Untuk diketahui, laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel. (Muzer)

 

 

COMMENTS