Kapuspenkum Kejagung Mukri: Proses Pengadaan Di Kejaksaan Agung Sudah Sesuai Aturan Hukum

Kepala Pusat Penerangan Hukum ( Kapuspenkum ) Kejagung,Dr.Mukri JAKARTA -Kejaksaan Agung membenarkan adanya 6 (enam) item pengadaan bar...

Kepala Pusat Penerangan Hukum ( Kapuspenkum ) Kejagung,Dr.Mukri
JAKARTA-Kejaksaan Agung membenarkan adanya 6 (enam) item pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019.
 “Dan sampai saat ini enam proyek itu masih berjalan,”. Hal ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung menanggapi cuitan Masinton Pasaribu / Anggota Komisi III DPR-RI dalam akun twitternya @Masinton pada tanggal 11 November 2019.
Kejaksaan Agung mempersilakan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung. Selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Kapuspenkum mengoreksi pernyataan Masinton tentang penunjukan langsung diatur di dalam Permenkeu.  “Sebagaimana diketahui, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018. Sedangkan untuk Penunjukan Langsung diatur dalam Pasal 38 ayat 4,” sebut Kapuspenkum.
Pasal 38 ayat 4 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf  (c) dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
 “Keadaan tertentu yang dimaksud sesuai Pasal 38 ayat 5 huruf (b) adalah barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kapuspenkum di Kejaksaan Agung,Jakarta,Selasa ( 12/11/2019 )
Mukri melanjutkan, Pasal 9 ayat 1 huruf (n) angka (1) Perpres yang sama juga mengatur bahwa Pengguna Anggaran (PA) berwenang menenetapan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). 
Selain itu, kata Mukri, penunjukan langsung juga berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, Point ke 3.2.1 huruf a pada ayat (2) memuat hal yang sama persis dengan Pasal 38 ayat 5 huruf (b) Perpres Nomor 16 tahun 2018.
Sebelum proyek pengadaan itu dilakukan, Kejaksaan Agung telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada LKPP. Lembaga itu kemudian mengeluarkan dua rekomendasi tentang Penunjukan Langsung terhadap enam proyek pengadaan tersebut. Dua rekomendasi LKPP itu adalah Nomor 5214/D.4.1/05/2019 perihal Tanggapan dan rekomendasi Nomor 3367/D.4.1/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi.
Di samping itu, Kapuspenkum menjelaskan bahwa metode pelaksanaan penunjukan langsung tersebut juga dilakukan melalui aplikasi LPSE (online) dan verifikasi penyedia  dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dikelola LKPP.
 “SIKAP merupakan subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang dikembangkan oleh LKPP agar pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan cepat,” urainya.
“Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, cuitan Masinton yang mengatakan tentang pengadaan barang dan jasa 6 (enam) kegiatan di Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019 tanpa proses tender adalah benar. Akan tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dan telah sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 ”.pungkas Mukri. ( Muzer )

COMMENTS

Name

Adhyaksa Shooting Club,1,Alumni,37,ASN,1,Badiklat,252,Hukum dan Kriminal,1,Intelijen,6,KASN,3,Kejagung,263,Kejari,178,Kejati,129,Komunisme,1,Korupsi,1,Lawyer Terbaik 2019,1,NTT,3,Opini,2,Pembinaan,66,Pengadilan Negeri Jakarta,3,Pengadilan Negeri Soe,1,Pengamat,2,pidsus,5,
ltr
item
Adhyaksa Foto Indonesia: Kapuspenkum Kejagung Mukri: Proses Pengadaan Di Kejaksaan Agung Sudah Sesuai Aturan Hukum
Kapuspenkum Kejagung Mukri: Proses Pengadaan Di Kejaksaan Agung Sudah Sesuai Aturan Hukum
https://1.bp.blogspot.com/-WXs7AkHFPYg/XcqhvU6xRcI/AAAAAAAAYLk/3loJjYcHX2szKPeA1KLVEeq2gDyHA1JsgCLcBGAsYHQ/s640/WhatsApp%2BImage%2B2019-11-06%2Bat%2B14.58.35.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-WXs7AkHFPYg/XcqhvU6xRcI/AAAAAAAAYLk/3loJjYcHX2szKPeA1KLVEeq2gDyHA1JsgCLcBGAsYHQ/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2019-11-06%2Bat%2B14.58.35.jpeg
Adhyaksa Foto Indonesia
https://www.adhyaksafoto.com/2019/11/kapuspenkum-kejagung-mukri-proses.html
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/2019/11/kapuspenkum-kejagung-mukri-proses.html
true
2664356013026497916
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy