Berita Terbaru

PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PANIAI BERDARAH: SEBUAH LANGKAH MENUJU KEADILAN, TETAPI PERJUANGAN BELUM SELESAI

 

Wakit Ketua DPRD PAPUA John NR Gobay saat kunjungan kerja ke Dir HAM Berat Jampidus, Dr. Erryl Prima Putra Agoes. (Foto: Dok Pribadi)



Oleh: John NR Gobai

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah

 

1. Pendahuluan

Peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 merupakan salah satu catatan kelam perjalanan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

Peristiwa tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 17 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan dan penembakan di sekitar Lapangan Karel Gobay dan Koramil 1705-02/Enarotali, Kabupaten Paniai.

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan keamanan atau konflik antara masyarakat dengan aparat negara. Peristiwa Paniai merupakan persoalan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara untuk mengungkap kebenaran, menegakkan hukum, memberikan keadilan kepada korban, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Setelah melalui perjalanan panjang advokasi, penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga upaya hukum, akhirnya pada 10 November 2026 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung terhadap putusan bebas terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.

Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam sejarah penegakan HAM di Tanah Papua.

2. Perjalanan Panjang Perjuangan Mengungkap Kasus Paniai Berdarah

Kasus Paniai Berdarah tidak serta-merta mendapatkan perhatian dan penanganan hukum sebagaimana mestinya.

Dibutuhkan perjuangan panjang dari keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, gereja, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM, media, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.

Dalam proses tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong agar peristiwa Paniai tidak dipandang sebagai persoalan biasa, melainkan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat yang harus ditangani melalui mekanisme hukum.

DPR Papua periode 2014–2019 juga turut mengambil bagian dalam mengawal persoalan ini.

Advokasi dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan melalui Tim Ad Hoc dan menetapkan peristiwa Paniai sebagai peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat.

Hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung pada 12 Februari 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Proses tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan panjang untuk membawa kasus Paniai ke Pengadilan HAM.

3. Persidangan di Pengadilan HAM Makassar dan Putusan Bebas

Pada tahun 2022, kasus Paniai Berdarah mulai disidangkan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.

Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Mayor (Purn) Isak Sattu, yang ketika peristiwa terjadi menjabat sebagai Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai.

Persidangan ini menjadi perhatian masyarakat Papua karena merupakan proses hukum yang diharapkan dapat menjawab tuntutan keadilan keluarga korban.

Saya sendiri hadir sebagai saksi dalam persidangan keempat pada 6 Desember 2022 di Pengadilan HAM Makassar.

Namun, pada 8 Desember 2022, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Putusan tersebut menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan dari berbagai kalangan, khususnya keluarga korban dan masyarakat yang selama ini memperjuangkan pengungkapan kasus Paniai.

Meskipun demikian, perjuangan tidak boleh berhenti pada putusan tersebut.

Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum untuk menguji kembali putusan bebas Pengadilan HAM Makassar.

4. Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi: Perkembangan Penting Penegakan HAM

Pada 10 November 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan kasasi dengan Nomor Perkara:12000 K/Pid.Sus-HAM/2026.

Berdasarkan pemberitaan Jubi dan informasi amar putusan yang dikutip dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, terdapat beberapa hal penting:

1. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.

2. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Makassar.

3. Mengadili sendiri perkara tersebut.

4. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua.

5. Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun.

6. Memerintahkan pembayaran kompensasi kepada para korban sesuai kategori akibat yang dialami

Putusan ini merupakan perkembangan penting karena Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan HAM Makassar.

Dengan demikian, proses hukum yang sempat menimbulkan kekecewaan tersebut akhirnya menghasilkan perkembangan baru yang memberikan harapan bagi keluarga korban.

1. Makna Hukum: Tanggung Jawab Komando Tidak Boleh Diabaikan

Salah satu hal penting yang perlu dipahami dari perkara Paniai adalah persoalan tanggung jawab komando.

Dalam penanganan pelanggaran HAM berat, tanggung jawab tidak hanya dilihat dari siapa yang secara langsung melakukan penembakan atau kekerasan.

Perlu juga diperiksa siapa yang memiliki kewenangan, kendali efektif, pengetahuan, serta kemampuan untuk mencegah atau menghentikan tindakan bawahannya.

Dalam konteks perkara Paniai, posisi Isak Sattu sebagai Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai menjadi bagian penting dalam dakwaan penuntut umum.

Putusan kasasi yang menyatakan terdakwa terbukti atas dakwaan kesatu dan kedua merupakan perkembangan penting dalam melihat pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kewenangan dan kendali yang dimilikinya.

Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada satu orang.

Perlu dilakukan pendalaman terhadap keseluruhan struktur komando, termasuk pihak-pihak yang memiliki kendali efektif terhadap pasukan pada saat peristiwa berlangsung.

Hal ini penting agar pengungkapan kasus Paniai tidak hanya menghasilkan penghukuman terhadap seorang terdakwa, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana sistem pengawasan terhadap aparat negara dijalankan.

 

1. Kompensasi Bukan Akhir dari Pemulihan Korban

Putusan Mahkamah Agung juga memuat kewajiban pembayaran kompensasi kepada para korban.

Hal ini merupakan bagian penting dari pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.

Namun, perlu ditegaskan bahwa pemulihan korban tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembayaran sejumlah uang.

Keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya membutuhkan pemulihan yang lebih menyeluruh.

Demikian pula para korban yang mengalami luka-luka, trauma, kehilangan kemampuan bekerja, serta dampak sosial dan ekonomi akibat peristiwa tersebut.

Negara harus memastikan adanya:

* Pemenuhan hak atas kebenaran.

* Pemenuhan hak atas keadilan.

* Pemberian kompensasi secara tepat dan efektif.

* Rehabilitasi fisik dan psikologis.

* Pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi korban.

* Jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pemerintah Kabupaten Paniai perlu berkoordinasi untuk memastikan hak-hak korban benar-benar terpenuhi.

 

1. Apresiasi kepada Semua Pihak yang Mengawal Kasus Paniai

Saya menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah mengajukan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan HAM Makassar.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM Republik Indonesia yang telah melakukan penyelidikan dan menetapkan peristiwa Paniai sebagai dugaan pelanggaran HAM berat.

Kepada Bapak Natalius Pigai (sekarang Mentri HAM RI), Pak Taufan Damanik, Pak Nur kholis,pak frits ramandei, pak melkior dll.

Saya juga berterima kasih kepada kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya Abang Dr Erryl Direktur Pelanggaran HAM Berat dan Tim yang serius mendorong kasus Paniai dan Kejaksaan Tinggi Papua kk  Nicolas Kondomo dan ibu jaksa Numberi, dkk.

Saya masih ingat harus mondar mandir gedung bundar jakarta dan kantor kejati papua di jayapura.

Penghargaan yang sama saya sampaikan kepada rekan-rekan organisasi masyarakat sipil, baik di Jakarta maupun di Papua, yang selama ini bersama-sama mengawal kasus Paniai.

Di antaranya FIM, BUK, KontraS, ALDP, serta berbagai organisasi dan aktivis HAM dan mahasiswa papua lainnya.

Terima kasih juga kepada media, khususnya Jubi, dan media-media lain yang terus memberitakan serta mendokumentasikan perkembangan kasus Paniai.

Saya tidak melupakan peran rekan-rekan anggota DPR Papua periode 2014–2019 yang bersama-sama mengawal persoalan ini.

Demikian pula Pemerintah Kabupaten Paniai, tenaga medis, pihak rumah sakit yang serius memberikan data dan kesaksian, LPSK, Polda Papua, Mabes Polri, serta tim bentukan Menko Polhukam yang pernah terlibat dalam proses penanganan kasus ini.

Perjuangan ini menunjukkan bahwa advokasi HAM tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau satu lembaga saja.

Kebersamaan, konsistensi, dokumentasi, komunikasi, dan keberanian menyampaikan fakta merupakan modal penting dalam memperjuangkan keadilan.

 

Dahulu, ketika mengawal kasus Paniai, semboyan yang sering kita sampaikan adalah:

“Paniai itu Kita, Kita adalah Paniai.”

Kini, semangat tersebut harus dikembangkan lebih luas:

“Papua itu Kita, Kita adalah Papua.”

1. Mengawal Pengungkapan Rantai Komando

Putusan Mahkamah Agung ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengungkapan kasus Paniai.

Masih terdapat pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui proses hukum.

Siapa saja yang mengetahui peristiwa tersebut? Siapa yang memiliki kewenangan memberikan perintah? Bagaimana mekanisme pengendalian pasukan berlangsung? Apakah terdapat pihak-pihak yang memiliki kendali efektif tetapi belum dimintai pertanggungjawaban?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penyidikan yang profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.

Hasil penyelidikan Komnas HAM dan fakta-fakta persidangan perlu menjadi bahan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dengan demikian, penuntasan kasus Paniai harus diarahkan pada pengungkapan kebenaran secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan perkara satu orang terdakwa.

 

1. Pelaksanaan Pasal 45 dan Pasal 46 UU Otonomi Khusus Papua

Peristiwa Paniai juga harus menjadi momentum untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Pasal 45 UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 mengatur kewajiban pemerintah dalam perlindungan HAM di Papua, termasuk pembentukan perwakilan Komnas HAM dan Pengadilan HAM di Papua.

Sementara itu, Pasal 46 mengatur pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Kedua ketentuan ini memiliki arti penting dalam menyelesaikan persoalan sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan amanat UU Otsus tersebut.

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk:

1. Membentuk Pengadilan HAM di Papua.

2. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai amanat UU Otsus.

3. Memperkuat perwakilan Komnas HAM di Papua.

4. Menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban.

5. Membangun mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang mengedepankan keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

Pengadilan HAM dan KKR bukan sekadar lembaga administratif, tetapi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada negara.

 

1. Penutup: Keadilan Harus Menjadi Jalan Menuju Perdamaian

Putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara Paniai Berdarah merupakan sebuah perkembangan penting dalam sejarah perjuangan penegakan HAM di Tanah Papua.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan secara konsisten, melalui jalur hukum, advokasi, dokumentasi, dan kerja bersama berbagai pihak, dapat menghasilkan perkembangan yang berarti.

Namun, kita harus memahami bahwa keadilan tidak berhenti ketika seseorang dijatuhi hukuman.

Keadilan harus menghadirkan kebenaran, memulihkan korban, mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi.

Negara harus belajar dari peristiwa Paniai.

Pendekatan keamanan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Aparat negara harus tunduk pada hukum dan menghormati hak-hak masyarakat sipil.

Papua membutuhkan perdamaian yang dibangun di atas keadilan, bukan perdamaian yang hanya dibangun melalui pendekatan keamanan.

Paniai bukan hanya persoalan masyarakat Paniai. Paniai adalah persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab negara.

Kita berharap putusan Mahkamah Agung ini menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kebenaran yang lebih luas, penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, serta pelaksanaan Otonomi Khusus secara sungguh-sungguh.

Keadilan bagi korban Paniai adalah bagian dari perjuangan membangun Papua yang damai, bermartabat, dan menghormati hak asasi manusia.

Latest News
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Post a Comment