PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PANIAI BERDARAH: SEBUAH LANGKAH MENUJU KEADILAN, TETAPI PERJUANGAN BELUM SELESAI
![]() |
| Wakit Ketua DPRD PAPUA John NR Gobay saat kunjungan kerja ke Dir HAM Berat Jampidus, Dr. Erryl Prima Putra Agoes. (Foto: Dok Pribadi) |
Oleh: John NR Gobai
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah
1. Pendahuluan
Peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi
pada 8 Desember 2014 merupakan salah satu catatan kelam perjalanan penegakan
hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
Peristiwa tersebut mengakibatkan empat
orang meninggal dunia dan 17 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan
kekerasan dan penembakan di sekitar Lapangan Karel Gobay dan Koramil
1705-02/Enarotali, Kabupaten Paniai.
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan
keamanan atau konflik antara masyarakat dengan aparat negara. Peristiwa Paniai
merupakan persoalan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara untuk mengungkap
kebenaran, menegakkan hukum, memberikan keadilan kepada korban, serta
memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Setelah melalui perjalanan panjang
advokasi, penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga upaya hukum, akhirnya
pada 10 November 2026 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan kasasi yang
diajukan oleh Kejaksaan Agung terhadap putusan bebas terdakwa Mayor (Purn) Isak
Sattu.
Putusan ini menjadi perkembangan
penting dalam sejarah penegakan HAM di Tanah Papua.
2. Perjalanan Panjang Perjuangan
Mengungkap Kasus Paniai Berdarah
Kasus Paniai Berdarah tidak
serta-merta mendapatkan perhatian dan penanganan hukum sebagaimana mestinya.
Dibutuhkan perjuangan panjang dari
keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, gereja, mahasiswa, organisasi
masyarakat sipil, lembaga HAM, media, serta berbagai pihak yang memiliki
kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.
Dalam proses tersebut, berbagai upaya
dilakukan untuk mendorong agar peristiwa Paniai tidak dipandang sebagai
persoalan biasa, melainkan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat yang harus
ditangani melalui mekanisme hukum.
DPR Papua periode 2014–2019 juga turut
mengambil bagian dalam mengawal persoalan ini.
Advokasi dilakukan melalui komunikasi
dengan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, Kejaksaan Agung,
Kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Komnas HAM kemudian melakukan
penyelidikan melalui Tim Ad Hoc dan menetapkan peristiwa Paniai sebagai peristiwa
dugaan pelanggaran HAM berat.
Hasil penyelidikan tersebut diserahkan
kepada Jaksa Agung pada 12 Februari 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan
hukum.
Proses tersebut menjadi bagian penting
dari perjalanan panjang untuk membawa kasus Paniai ke Pengadilan HAM.
3. Persidangan di Pengadilan HAM
Makassar dan Putusan Bebas
Pada tahun 2022, kasus Paniai Berdarah
mulai disidangkan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi
Selatan.
Terdakwa dalam perkara tersebut adalah
Mayor (Purn) Isak Sattu, yang ketika peristiwa terjadi menjabat sebagai Perwira
Penghubung Kodim 1705/Paniai.
Persidangan ini menjadi perhatian
masyarakat Papua karena merupakan proses hukum yang diharapkan dapat menjawab
tuntutan keadilan keluarga korban.
Saya sendiri hadir sebagai saksi dalam
persidangan keempat pada 6 Desember 2022 di Pengadilan HAM Makassar.
Namun, pada 8 Desember 2022, majelis
hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.
Putusan tersebut menimbulkan
kekecewaan dan pertanyaan dari berbagai kalangan, khususnya keluarga korban dan
masyarakat yang selama ini memperjuangkan pengungkapan kasus Paniai.
Meskipun demikian, perjuangan tidak
boleh berhenti pada putusan tersebut.
Kejaksaan Agung kemudian mengajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum untuk menguji kembali putusan
bebas Pengadilan HAM Makassar.
4. Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi:
Perkembangan Penting Penegakan HAM
Pada 10 November 2026, Mahkamah Agung
Republik Indonesia mengeluarkan putusan kasasi dengan Nomor Perkara:12000
K/Pid.Sus-HAM/2026.
Berdasarkan pemberitaan Jubi dan
informasi amar putusan yang dikutip dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung,
terdapat beberapa hal penting:
1. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi
yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.
2. Membatalkan putusan Pengadilan HAM
Makassar.
3. Mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua.
5. Menjatuhkan pidana penjara selama
lima tahun.
6. Memerintahkan pembayaran kompensasi
kepada para korban sesuai kategori akibat yang dialami
Putusan ini merupakan perkembangan
penting karena Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas yang sebelumnya
dijatuhkan oleh Pengadilan HAM Makassar.
Dengan demikian, proses hukum yang
sempat menimbulkan kekecewaan tersebut akhirnya menghasilkan perkembangan baru
yang memberikan harapan bagi keluarga korban.
1. Makna Hukum: Tanggung Jawab Komando
Tidak Boleh Diabaikan
Salah satu hal penting yang perlu
dipahami dari perkara Paniai adalah persoalan tanggung jawab komando.
Dalam penanganan pelanggaran HAM
berat, tanggung jawab tidak hanya dilihat dari siapa yang secara langsung
melakukan penembakan atau kekerasan.
Perlu juga diperiksa siapa yang
memiliki kewenangan, kendali efektif, pengetahuan, serta kemampuan untuk
mencegah atau menghentikan tindakan bawahannya.
Dalam konteks perkara Paniai, posisi
Isak Sattu sebagai Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai menjadi bagian penting
dalam dakwaan penuntut umum.
Putusan kasasi yang menyatakan
terdakwa terbukti atas dakwaan kesatu dan kedua merupakan perkembangan penting
dalam melihat pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kewenangan dan kendali
yang dimilikinya.
Namun, penegakan hukum tidak boleh
berhenti hanya pada satu orang.
Perlu dilakukan pendalaman terhadap
keseluruhan struktur komando, termasuk pihak-pihak yang memiliki kendali
efektif terhadap pasukan pada saat peristiwa berlangsung.
Hal ini penting agar pengungkapan
kasus Paniai tidak hanya menghasilkan penghukuman terhadap seorang terdakwa,
tetapi juga mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana peristiwa tersebut
terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana sistem pengawasan terhadap
aparat negara dijalankan.
1. Kompensasi Bukan Akhir dari
Pemulihan Korban
Putusan Mahkamah Agung juga memuat
kewajiban pembayaran kompensasi kepada para korban.
Hal ini merupakan bagian penting dari
pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.
Namun, perlu ditegaskan bahwa
pemulihan korban tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembayaran sejumlah uang.
Keluarga korban yang kehilangan
anggota keluarganya membutuhkan pemulihan yang lebih menyeluruh.
Demikian pula para korban yang
mengalami luka-luka, trauma, kehilangan kemampuan bekerja, serta dampak sosial
dan ekonomi akibat peristiwa tersebut.
Negara harus memastikan adanya:
* Pemenuhan hak atas kebenaran.
* Pemenuhan hak atas keadilan.
* Pemberian kompensasi secara tepat
dan efektif.
* Rehabilitasi fisik dan psikologis.
* Pemulihan kehidupan sosial dan
ekonomi korban.
* Jaminan agar peristiwa serupa tidak
terulang.
Karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK), pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan
pemerintah Kabupaten Paniai perlu berkoordinasi untuk memastikan hak-hak korban
benar-benar terpenuhi.
1. Apresiasi kepada Semua Pihak yang
Mengawal Kasus Paniai
Saya menyampaikan apresiasi kepada
Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah mengajukan kasasi terhadap
putusan bebas Pengadilan HAM Makassar.
Saya juga menyampaikan terima kasih
kepada Komnas HAM Republik Indonesia yang telah melakukan penyelidikan dan
menetapkan peristiwa Paniai sebagai dugaan pelanggaran HAM berat.
Kepada Bapak Natalius Pigai (sekarang
Mentri HAM RI), Pak Taufan Damanik, Pak Nur kholis,pak frits ramandei, pak
melkior dll.
Saya juga berterima kasih kepada
kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya Abang Dr Erryl Direktur
Pelanggaran HAM Berat dan Tim yang serius mendorong kasus Paniai dan Kejaksaan
Tinggi Papua kk Nicolas Kondomo dan ibu
jaksa Numberi, dkk.
Saya masih ingat harus mondar mandir
gedung bundar jakarta dan kantor kejati papua di jayapura.
Penghargaan yang sama saya sampaikan
kepada rekan-rekan organisasi masyarakat sipil, baik di Jakarta maupun di
Papua, yang selama ini bersama-sama mengawal kasus Paniai.
Di antaranya FIM, BUK, KontraS, ALDP,
serta berbagai organisasi dan aktivis HAM dan mahasiswa papua lainnya.
Terima kasih juga kepada media,
khususnya Jubi, dan media-media lain yang terus memberitakan serta
mendokumentasikan perkembangan kasus Paniai.
Saya tidak melupakan peran rekan-rekan
anggota DPR Papua periode 2014–2019 yang bersama-sama mengawal persoalan ini.
Demikian pula Pemerintah Kabupaten
Paniai, tenaga medis, pihak rumah sakit yang serius memberikan data dan
kesaksian, LPSK, Polda Papua, Mabes Polri, serta tim bentukan Menko Polhukam
yang pernah terlibat dalam proses penanganan kasus ini.
Perjuangan ini menunjukkan bahwa
advokasi HAM tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau satu lembaga saja.
Kebersamaan, konsistensi, dokumentasi,
komunikasi, dan keberanian menyampaikan fakta merupakan modal penting dalam
memperjuangkan keadilan.
Dahulu, ketika mengawal kasus Paniai,
semboyan yang sering kita sampaikan adalah:
“Paniai itu Kita, Kita adalah Paniai.”
Kini, semangat tersebut harus dikembangkan
lebih luas:
“Papua itu Kita, Kita adalah Papua.”
1. Mengawal Pengungkapan Rantai
Komando
Putusan Mahkamah Agung ini patut
diapresiasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengungkapan
kasus Paniai.
Masih terdapat pertanyaan penting yang
perlu dijawab melalui proses hukum.
Siapa saja yang mengetahui peristiwa
tersebut? Siapa yang memiliki kewenangan memberikan perintah? Bagaimana
mekanisme pengendalian pasukan berlangsung? Apakah terdapat pihak-pihak yang
memiliki kendali efektif tetapi belum dimintai pertanggungjawaban?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu
dijawab melalui penyidikan yang profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
Hasil penyelidikan Komnas HAM dan
fakta-fakta persidangan perlu menjadi bahan untuk mendalami kemungkinan
keterlibatan pihak lain.
Dengan demikian, penuntasan kasus
Paniai harus diarahkan pada pengungkapan kebenaran secara menyeluruh, bukan
sekadar menyelesaikan perkara satu orang terdakwa.
1. Pelaksanaan Pasal 45 dan Pasal 46
UU Otonomi Khusus Papua
Peristiwa Paniai juga harus menjadi
momentum untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Pasal 45 UU Nomor 21 Tahun 2001
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 mengatur kewajiban
pemerintah dalam perlindungan HAM di Papua, termasuk pembentukan perwakilan
Komnas HAM dan Pengadilan HAM di Papua.
Sementara itu, Pasal 46 mengatur
pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Kedua ketentuan ini memiliki arti
penting dalam menyelesaikan persoalan sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM di
Tanah Papua.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo
Subianto perlu memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan amanat UU Otsus
tersebut.
Pemerintah harus segera mengambil
langkah konkret untuk:
1. Membentuk Pengadilan HAM di Papua.
2. Membentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi sesuai amanat UU Otsus.
3. Memperkuat perwakilan Komnas HAM di
Papua.
4. Menjamin perlindungan terhadap
saksi dan korban.
5. Membangun mekanisme penyelesaian
pelanggaran HAM yang mengedepankan keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
Pengadilan HAM dan KKR bukan sekadar
lembaga administratif, tetapi instrumen penting untuk membangun kepercayaan
masyarakat Papua kepada negara.
1. Penutup: Keadilan Harus Menjadi
Jalan Menuju Perdamaian
Putusan kasasi Mahkamah Agung dalam
perkara Paniai Berdarah merupakan sebuah perkembangan penting dalam sejarah
perjuangan penegakan HAM di Tanah Papua.
Putusan tersebut menunjukkan bahwa
perjuangan yang dilakukan secara konsisten, melalui jalur hukum, advokasi,
dokumentasi, dan kerja bersama berbagai pihak, dapat menghasilkan perkembangan
yang berarti.
Namun, kita harus memahami bahwa
keadilan tidak berhenti ketika seseorang dijatuhi hukuman.
Keadilan harus menghadirkan kebenaran,
memulihkan korban, mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, dan
memberikan jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi.
Negara harus
belajar dari peristiwa Paniai.
Pendekatan keamanan tidak boleh mengabaikan
nilai-nilai kemanusiaan. Aparat negara harus tunduk pada hukum dan menghormati
hak-hak masyarakat sipil.
Papua membutuhkan perdamaian yang
dibangun di atas keadilan, bukan perdamaian yang hanya dibangun melalui
pendekatan keamanan.
Paniai bukan hanya persoalan
masyarakat Paniai. Paniai adalah persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab
negara.
Kita berharap putusan Mahkamah Agung
ini menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kebenaran yang lebih luas,
penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, serta pelaksanaan
Otonomi Khusus secara sungguh-sungguh.
Keadilan bagi korban Paniai adalah
bagian dari perjuangan membangun Papua yang damai, bermartabat, dan menghormati
hak asasi manusia.
