MA Kabulkan Kasasi Kasus Paniai, Komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Peran Erryl Prima Putra Agoes Jadi Sorotan
![]() |
| Wakit.Ketua DPRD PAPUA Gobay saat kunjungan kerja ke Dir HAM Jampidus. |
JAKARTA – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan vonis bebas dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Peristiwa Paniai 2014 menjadi babak penting dalam perjalanan penegakan hukum dan keadilan bagi korban di Tanah Papua.
Melalui Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung atas putusan bebas Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.
Putusan tersebut sekaligus menandai perkembangan penting dalam upaya penuntasan perkara pelanggaran HAM berat, yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembuktian dan penegakan hukumnya.
Keberhasilan menempuh upaya hukum kasasi ini tidak terlepas dari komitmen Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. ST Burhanuddin, yang sejak awal memberikan perhatian terhadap penyelesaian perkara Paniai. Di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Agung terus mendorong agar penanganan perkara pelanggaran HAM berat dilaksanakan secara serius, profesional, dan berorientasi pada pencarian keadilan.
Langkah tersebut juga memiliki kaitan erat dengan kerja panjang tim penuntut umum yang sebelumnya dipimpin langsung oleh Dr. H. Erryl Prima Putra Agoes, S.H., M.H. Direktur Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) periode 2021-2022.
Melalui Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PRIN- /A/Fh.2/05/2022, Jaksa Agung membentuk dan menunjuk tim penuntut umum untuk menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Paniai, Provinsi Papua, tahun 2014.
Tim yang terdiri atas puluhan jaksa pilihan tersebut dipimpin langsung oleh Erryl Prima Putra Agoes. Ia mengemban tugas untuk mengawal proses penuntutan perkara sekaligus melaksanakan perintah Jaksa Agung dalam upaya membawa kasus Paniai ke hadapan Pengadilan HAM.
Dalam pelaksanaannya, Erryl tidak hanya mengoordinasikan tim, tetapi juga terlibat langsung memimpin proses penuntutan di Pengadilan HAM Makassar pada 2022. Upaya tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang penegakan hukum terhadap peristiwa yang telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di Kabupaten Paniai.
Dalam keterangannya Minggu malam (15/11/2026), Erryl mengungkapkan bahwa proses pengungkapan perkara tersebut juga mendapat dukungan dari tim serta sejumlah tokoh masyarakat Papua. Dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dinilai menjadi bagian penting dalam membantu proses pengungkapan peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat luas tersebut.
Selain pengalamannya memimpin penuntutan perkara Paniai, Erryl juga tercatat pernah menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia dalam sidang HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, untuk melaporkan perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Ia juga pernah menjadi anggota Delegasi RI dalam Dialog HAM ke-16 antara Indonesia dan Norwegia di Oslo.
Keterlibatan tersebut memperlihatkan pengalaman Erryl dalam penanganan isu HAM, baik melalui proses penegakan hukum di dalam negeri maupun forum dialog HAM internasional.
Peristiwa Paniai, Catatan Kelam Kemanusiaan di Papua
Secara terpisah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobay, menyampaikan bahwa Peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 merupakan salah satu catatan kelam dalam perjalanan penegakan HAM di Tanah Papua.
Peristiwa tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 17 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan dan penembakan di sekitar Lapangan Karel Gobay serta Koramil 1705-02/Enarotali, Kabupaten Paniai.
Menurut John Gobay, peristiwa tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan keamanan ataupun konflik antara masyarakat dan aparat negara. Lebih dari itu, Paniai merupakan persoalan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara untuk mengungkap kebenaran, menegakkan hukum, memberikan keadilan kepada para korban, serta memastikan tragedi serupa tidak terulang.
Ia menilai, setelah melewati perjalanan panjang mulai dari advokasi, penyelidikan, penyidikan, persidangan hingga upaya hukum, dikabulkannya kasasi Kejaksaan Agung oleh Mahkamah Agung pada 10 November 2026 menjadi perkembangan penting bagi penegakan HAM di Papua.
Putusan tersebut sekaligus memberikan harapan baru bagi keluarga korban dan masyarakat yang selama ini menantikan proses penegakan hukum atas Peristiwa Paniai.
Pada akhirnya, penanganan perkara pelanggaran HAM berat bukan hanya menyangkut proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menghadirkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban.
Perjalanan perkara Paniai menjadi pengingat bahwa penegakan HAM membutuhkan kesungguhan, konsistensi, serta keberanian untuk menuntaskan setiap proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Putusan kasasi ini menjadi babak baru dalam perjalanan panjang tersebut. Komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta kerja tim penuntut umum yang pernah dipimpin Dr. Erryl Prima Putra Agoes menjadi bagian dari rangkaian upaya Kejaksaan Agung dalam mengawal penyelesaian perkara Paniai. (Muzer)
