Erryl Prima Putra Agoes Apresiasi MA, Kasasi Kejagung Berbuah Putusan Bersalah dalam Kasus Paniai. (Foto-foto: Dok Erryl)

 

JAKARTA – Dr. H. Erryl Prima Putera Agoes, S.H., M.H., Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung periode 2020–2021, mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Agung dalam perkara pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai, Papua, tahun 2014.

Dalam perkara Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 yang diputus pada 10 November 2026, MA membatalkan putusan bebas Pengadilan HAM Makassar terhadap terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan pertama dan kedua dengan pidana penjara selama lima tahun.

Erryl yang kini menjabat Ketua DPD Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) Provinsi Sumatera Selatan saat dihubungi Sabtu (14/11/2026)  menilai putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

Dr. Erryl (kiri) bersama Duta Besar RI untuk Norwegia Dr. Todung Mulya Lubis.

Menurutnya, putusan kasasi tersebut menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam memperjuangkan keadilan bagi korban merupakan langkah penting agar perkara pelanggaran HAM berat mendapatkan penyelesaian melalui proses hukum.

Sebagai informasi, Dr. Erryl pernah memimpin tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam mengungkap perkara Paniai Berdarah di persidangan Pengadilan HAM Makassar pada 2022. Saat itu, JPU menguraikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka.

Bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona (kanan) pada sidang PBB di Geneva kasus Pelanggaran HAM Berat 2022

Erryl juga tercatat sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam sidang HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, yang melaporkan kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu juga Anggota Delegasi RI pada sidang Dialog HAM antara RI dan Norwegia ke16 di Oslo.

Putusan MA tersebut diharapkan menjadi pembelajaran penting bahwa penegakan hukum dan perjuangan mencari keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat membutuhkan konsistensi, kesungguhan, serta komitmen seluruh pihak.  (Muzer)