Jaksa Agung ST Burhanuddin Buka Forum Literasi Hukum PERSAJA, Bahas Tantangan Jaksa di Era KUHP-KUHAP Baru

PERSAJA Gelar Forum Literasi Hukum, Jaksa Dituntut Siap Hadapi Era Baru Hukum Pidana Indonesia

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia bersama Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) menggelar Forum Literasi Hukum bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini juga disiarkan secara daring melalui Zoom dan menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kesiapan jaksa menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional.

Forum tersebut secara khusus membahas kesiapan jajaran Kejaksaan dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M., hadir menyampaikan pidato kunci (keynote speech) sekaligus membuka forum secara resmi. Sementara itu, Wakil Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Umum PERSAJA, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., menyampaikan sambutan sekaligus menjelaskan gagasan penyelenggaraan forum tersebut.

Diskusi dipandu oleh Chacha Annisa, S.Sos., M.Si., Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan rilis resmi yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Dapot Dariarma, S.H., M.H., rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum., yang juga menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peluncuran simbolis forum dan penyerahan buku, sebelum memasuki agenda utama berupa bedah buku karya Dr. Hinca Ikara Putra Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS, anggota Komisi III DPR RI, berjudul “Jaksa Angsa: Work in Silence”.

Buku tersebut dipilih PERSAJA sebagai salah satu bahan refleksi untuk membahas tantangan dan peran jaksa di tengah transformasi hukum pidana Indonesia. Karya ini memuat pengantar Jaksa Agung dan berangkat dari pesan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan pada 13 Januari 2026, yakni “Work in Silence, Let Success Speak.”

Dalam pemaparannya, Hinca Pandjaitan menguraikan filosofi angsa yang dianalogikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seorang jaksa. Angsa terlihat tenang di permukaan air, tetapi terus mengayuhkan kakinya di bawah permukaan agar tetap bergerak.

Filosofi tersebut menggambarkan bagaimana jaksa dituntut bekerja dengan tekun, konsisten, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas penegakan hukum, meskipun proses dan kerja keras di balik penanganan perkara tidak selalu terlihat oleh masyarakat.

Paparan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah narasumber, yakni Direktur Utama KompasTV Rosianna Silalahi, Menteri Komunikasi dan Digital RI Hj. Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.I.P., serta Guru Besar Politik Internasional sekaligus Peneliti Kajian Peradaban Universitas Pelita Harapan, Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.

Dalam diskusi tersebut, Meutya menyoroti keterkaitan antara integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. Sementara itu, Aleksius Jemadu mengulas penegakan hukum dari perspektif tata kelola pemerintahan, khususnya pentingnya kolaborasi dan kerja sama antarlembaga.

Forum Literasi Hukum ini juga mempertemukan jajaran Kejaksaan dan anggota PERSAJA dengan kalangan akademisi, mahasiswa, mitra penegak hukum, serta insan media. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan secara langsung maupun tertulis sehingga diskusi berlangsung interaktif dan mencakup berbagai isu aktual penegakan hukum.

Sejumlah persoalan strategis turut menjadi pembahasan, antara lain penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA), pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga pemulihan aset negara dan lingkungan.

Melalui penyelenggaraan forum perdana ini, PERSAJA berupaya membangun program literasi hukum yang berkelanjutan sekaligus membuka ruang dialog konstruktif antara aparat penegak hukum, akademisi, pemerintah, media, dan masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman publik mengenai arah pembaruan hukum pidana nasional sekaligus memperkuat kesiapan jaksa dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel di era baru hukum pidana Indonesia. (Muzer)