Roy Riady: Deteksi Dini dan Pengawasan Internal Jadi Kunci Cegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Kajari Jakarta Utara Roy Riady Tekankan Deteksi Dini Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

JAKARTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Dr. Roy Riady, S.H., M.H., menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan terhadap aturan hukum, serta penguatan pengawasan internal sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Roy Riady saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlangsung di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersih dan Berintegritas di Jakarta Utara” tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur terhadap potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Dalam pemaparannya, Roy Riady menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, upaya pencegahan fraud tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan ketika terjadi pelanggaran. Namun, diperlukan langkah antisipatif melalui deteksi dini dan optimalisasi pengawasan internal sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengadaan.

Deteksi dini terhadap berbagai potensi penyimpangan dinilai menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan, praktik koruptif, maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian negara dan berujung pada persoalan hukum.

Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut untuk memahami aturan, menjaga integritas, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. 

Melalui kegiatan edukasi dan pendampingan hukum tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan kepatuhan hukum, sehingga seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.(Muzer)