Kabadiklat Harli Siregar: Kelulusan PKP Bukan Akhir, Peserta Harus Jadi Penggerak Perubahan di Satuan Kerja
| Harli Siregar: Sertifikat Bukan Ukuran Keberhasilan, Buktikan Kepemimpinan dengan Kinerja Nyata |
JAKARTA – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun 2026 di Aula Sasana Andhika Karyya, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026)
Dalam penutupan tersebut, Harli Siregar menegaskan bahwa kelulusan
PKP bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan awal dari pembuktian
kualitas kepemimpinan melalui kinerja nyata, integritas, dan tanggung jawab di
satuan kerja masing-masing.
Menurutnya, sertifikat kelulusan hanya merupakan pengakuan atas
proses pendidikan, sedangkan kualitas seorang pemimpin sesungguhnya terlihat
dari keputusan, keteladanan, konsistensi, serta manfaat yang dihasilkan bagi
organisasi dan masyarakat.
“Jangan kembali hanya sebagai alumni pelatihan. Saya menuntut Saudara kembali sebagai pemimpin operasional yang mampu mengubah cara kerja, mengatasi hambatan, menjaga integritas, dan menghadirkan hasil yang dapat dibuktikan,” tegas Harli.
Ia juga mengingatkan bahwa pejabat pengawas memiliki posisi
strategis karena berada dekat dengan pelaksanaan pekerjaan, kualitas pelayanan,
disiplin personel, serta berbagai persoalan nyata di masyarakat. Karena itu,
peserta harus mampu menerjemahkan kebijakan organisasi menjadi pelaksanaan
tugas yang efektif, profesional, dan akuntabel.
Harli menekankan lima kompetensi utama yang harus dimiliki setiap
pejabat pengawas, yakni integritas dan perilaku teladan, kemampuan merencanakan
kegiatan, kolaborasi lintas sektor, inovasi kinerja, serta optimalisasi sumber
daya.
Selain itu, ia meminta seluruh peserta menjadikan Aksi Perubahan yang telah disusun selama pelatihan sebagai program berkelanjutan, bukan sekadar dokumen untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Keberhasilannya harus dibuktikan melalui perubahan proses kerja dan manfaat yang terukur.
Kabadiklat juga memberikan sepuluh penekanan kepada 60 peserta
yang dinyatakan lulus, di antaranya menjaga integritas, melanjutkan
implementasi Aksi Perubahan, memperkuat kolaborasi, menerapkan kepemimpinan
berbasis data, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta menjadikan pelayanan
publik sebagai ukuran keberhasilan.
“Jadikan pelayanan publik sebagai ukuran keberhasilan. Utamakan
ketepatan, kecepatan yang sah, kepastian prosedur, sikap humanis, dan manfaat
yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Harli turut memberikan penghargaan
kepada lima peserta terbaik berdasarkan hasil evaluasi gabungan Angkatan I dan
II. Peringkat pertama diraih Dr. Mochammad Priandhika Abadi Noer, S.H., M.H.,
dari Angkatan I.
Adapun empat peserta terbaik lainnya, yakni Andre Antonius, S.H., M.H. (peringkat kedua), Ida Rodiah, S.H., M.H. (peringkat ketiga), Harry Royon Poltak, S.H., M.H. (peringkat keempat), dan Herpin Hadat, S.H., M.H. (peringkat kelima).
Prosesi penutupan diawali dengan laporan Kepala Pusat Diklat
Manajemen dan Kepemimpinan, Dr. Teuku Rachman. Selanjutnya, Kabadiklat
melakukan penanggalan tanda peserta, menyerahkan Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP) secara simbolis kepada perwakilan peserta, serta
memberikan penghargaan kepada lima peserta terbaik.
Upacara penutupan turut dihadiri jajaran Badiklat Kejaksaan RI,
dengan Dr. Gregorius Hermawan Kristyanto, S.H., M.H., selaku Wira Upacara dan
Afrizal Chair, S.H., M.H., selaku Komandan Upacara.
Menutup sambutannya, Harli berharap 60 peserta yang telah
menyelesaikan PKP dapat menjadi simpul perubahan di lingkungan Kejaksaan,
sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
“Jabatan memberikan kewenangan, pengetahuan memberikan kemampuan,
tetapi integritas dan keberanian untuk bertanggung jawab menentukan apakah
kewenangan itu menghasilkan keadilan dan kemanfaatan,” pungkasnya. (Muzer)