Badiklat Kejaksaan RI Gelar Diklat Pemantapan KUHP dan KUHAP di Palembang, 200 Jaksa Perkuat Kompetensi Penanganan Perkara

200 Jaksa Digembleng di Palembang, Kejaksaan Perkuat Kesiapan Hadapi KUHP dan KUHAP Baru
PALEMBANG – Badan Pendidikan dan Pelatihan
(Badiklat) Kejaksaan RI kembali memperkuat kompetensi aparatur penegak hukum
melalui Pelatihan Teknis Pemantapan Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Sentra Diklat
Palembang.
Pelatihan yang
merupakan hasil kolaborasi antara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
(Jampidum) dan Badiklat Kejaksaan RI tersebut secara resmi dibuka oleh
Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjam Pidum), Sahat Lumban
Gaol, S.H., M.H., Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini
menjadi bagian dari upaya Kejaksaan RI memastikan seluruh jaksa memiliki
pemahaman dan kesiapan teknis dalam menghadapi pemberlakuan pembaruan hukum
pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Dalam
sambutannya, Sahat Lumban Gaol menegaskan bahwa kolaborasi antara Jampidum dan
Badiklat Kejaksaan RI merupakan langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan
teknis penanganan perkara dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Menurutnya,
pengalaman praktik di lapangan harus menjadi bahan pembelajaran, sementara
hasil pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di
masing-masing satuan kerja.
"Pemahaman
terhadap KUHP dan KUHAP yang baru harus menjangkau pelaksana tugas di berbagai
daerah dan tingkatan satuan kerja. Karena itu, kolaborasi antara Jampidum dan
Badan Diklat Kejaksaan RI perlu terus diperkuat," demikian penekanan
Sesjam Pidum.
Ia juga berharap
berbagai persoalan yang ditemukan dalam praktik penanganan perkara dapat
menjadi bahan evaluasi pembelajaran. Sebaliknya, hasil diskusi dan evaluasi
selama pelatihan diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan tugas teknis penuntutan.
Pelatihan di
Sentra Diklat Palembang ini merupakan rangkaian keenam setelah sebelumnya
diselenggarakan di Sentra Diklat Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, dan
Bandung.
Kesinambungan
kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Kejaksaan RI dalam memperluas jangkauan
pengembangan kompetensi aparatur, sehingga pemahaman terhadap pembaruan hukum
pidana dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah.
Sebanyak 200
peserta mengikuti pelatihan di Sentra Diklat Palembang. Mereka terdiri atas
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Subseksi pada bidang Tindak Pidana
Umum, serta jaksa fungsional dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga
Cabang Kejaksaan Negeri di lima wilayah, yakni Kejati Sumatera Selatan,
Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Sahat menekankan
bahwa komposisi peserta tersebut memiliki arti penting karena mereka merupakan
aparatur yang berhadapan langsung dengan pelaksanaan tugas teknis dan
pengendalian penanganan perkara.
Kepada para
Kepala Seksi dan Kepala Subseksi, ia berharap agar mampu memberikan arahan
teknis yang jelas, mengenali persoalan sejak awal, serta memastikan pelaksanaan
tugas berjalan sesuai ketentuan.
Sementara kepada
para jaksa fungsional, Sahat meminta agar semakin cermat dalam menelaah
perkara, membangun argumentasi hukum, menyusun dakwaan dan tuntutan, hingga
melaksanakan tugas di persidangan serta pelaksanaan putusan.
"Ilmu yang
diperoleh selama pelatihan harus dibagikan kepada rekan kerja dan diwujudkan
dalam perbaikan pelaksanaan tugas," tegasnya.
Lebih lanjut, ia
mengingatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional membawa tanggung jawab besar
bagi seluruh aparat penegak hukum. Penguasaan terhadap KUHP dan KUHAP yang baru
tidak cukup hanya sebatas memahami norma, tetapi harus tercermin dalam cara
jaksa memahami perkara, menentukan tindakan, membangun pembuktian, serta
mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Menurutnya,
masyarakat akan menilai keberhasilan pembaruan hukum melalui pengalaman mereka
ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Masyarakat mengharapkan proses
yang adil, pelayanan yang jelas, perlindungan hak, serta kepastian penyelesaian
perkara.
Oleh karena itu,
pelatihan tersebut diharapkan mampu membekali para jaksa dalam menjawab
berbagai persoalan konkret, mulai dari ketepatan dasar hukum suatu tindakan,
kecukupan alat bukti, pemenuhan hak para pihak, hingga pertanggungjawaban atas
setiap keputusan yang diambil.
Dalam perspektif
pelaksanaan tugas bidang tindak pidana umum, Sahat juga mengingatkan bahwa
kualitas penuntutan sangat bergantung pada kemampuan jaksa memahami perkara
secara utuh.
Jaksa harus mampu
menjelaskan hubungan antara perbuatan, unsur tindak pidana, alat bukti, dan
pertanggungjawaban pidana. Setiap kesimpulan hukum harus memiliki dasar yang
dapat diuji, sedangkan setiap tindakan wajib dilaksanakan sesuai kewenangan dan
prosedur.
Ia turut
menekankan pentingnya membangun koordinasi profesional antara penyidik dan
penuntut umum. Persoalan pembuktian harus dikenali dan dibahas secara cermat
agar penanganan perkara berjalan efektif, dengan tetap menghormati kewenangan
dan tanggung jawab masing-masing.
Sahat pun meminta
seluruh peserta memanfaatkan pelatihan untuk membahas berbagai persoalan nyata
yang dihadapi di satuan kerja, berdiskusi dengan para pengajar, menguji dasar
hukum, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat diterapkan secara
bertanggung jawab.
Pembukaan
pelatihan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Fungsional, Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N., Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Selatan, Nurcahyo J.M., S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Selatan, para asisten di lingkungan Kejati Sumatera Selatan, para
Kepala Kejaksaan Negeri, penyelenggara dari Badiklat Kejaksaan RI, serta tim
kesehatan Kejati Sumatera Selatan.
Pelatihan Teknis
Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Sentra Diklat Palembang dijadwalkan
berlangsung selama lima hari, mulai 16 hingga 20 November 2026.
Menutup
sambutannya, Sesjam Pidum menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada
Kepala Kejati Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran atas dukungan fasilitas
dan koordinasi sehingga kegiatan pelatihan dapat terselenggara dengan baik.
Melalui pelatihan
ini, Kejaksaan RI berharap lahir jaksa-jaksa yang semakin profesional, adaptif,
dan memiliki kesiapan teknis dalam menghadapi perubahan hukum pidana nasional,
sekaligus mampu menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian,
dan bermanfaat bagi masyarakat. (Muzer)