Kajari Soppeng Sulta Sitohang Gaungkan Komitmen Anti-KKN lewat Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas Menuju WBK dan WBBM

 

Kajari Sulta Sitohang Pimpin Apel dan Pencanangan ZI, Kejari Soppeng Tegaskan Komitmen Raih WBK/WBBM

 

WATANSOPPENG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng, Sulta D. Sitohang, S.H., M.H., memimpin langsung apel pagi yang dirangkaikan dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin pagi (20/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng ini diikuti oleh para Kepala Seksi (Kasi), Kasubagbin, serta seluruh pegawai. Apel berlangsung khidmat dan penuh semangat, mencerminkan keseriusan jajaran dalam memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam arahannya, Kajari Sulta D. Sitohang menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan harus diwujudkan dalam kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Komitmen ini harus kita pegang bersama. Integritas adalah harga mati dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi,” tegasnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas. Penandatanganan diawali oleh Kajari Soppeng, kemudian diikuti oleh seluruh jajaran sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Penandatanganan tersebut menjadi simbol penguatan tekad seluruh insan Adhyaksa di Kejari Soppeng dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pencanangan ini, Kejaksaan Negeri Soppeng di bawah kepemimpinan Sulta D. Sitohang menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, serta terpercaya, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. (Muzer)