Kajati Aceh Yudi Triadi Lantik Wisnu Murtopo sebagai Kajari Aceh Besar, Ini Pesan Tegasnya

 

Kajati Aceh: Pelantikan Bukan Seremonial, tapi Langkah Strategis Penegakan Hukum

BANDA ACEH — Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Yudi Triadi, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Wisnu Murtopo Nur Muhamad sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin (2/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Wilayah Aceh, jajaran pejabat struktural, serta pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Aceh.

Dalam sambutannya, Kajati Aceh menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar proses administratif maupun rutinitas organisasi. Menurutnya, momentum ini merupakan langkah strategis pimpinan dalam memastikan Kejaksaan tetap hadir sebagai institusi penegak hukum yang berkeadilan, humanis, dan modern.

Ia menekankan bahwa setiap penempatan jabatan telah melalui proses kajian mendalam dengan prinsip the right man on the right place at the right time. Pejabat yang dipercaya diharapkan mampu menjalankan tugas dengan integritas, kompetensi, serta kemampuan mendorong perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.

Kepada Kajari Aceh Besar yang baru dilantik, Kajati berpesan agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah tugas, membangun soliditas internal, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kajati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Kejari Aceh Besar. Ia berharap pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan menjadi fondasi bagi keberlanjutan kinerja institusi.

Selain itu, Kajati mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan se-Wilayah Aceh agar mampu menjawab tantangan perubahan sistem hukum nasional, khususnya dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP yang baru. Ia menegaskan pentingnya memahami seluruh regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan guna menghindari terhambatnya penanganan perkara serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan. (Muzer)