Kejari Kota Bekasi dan Bank Jatim Teken PKS Penanganan Masalah Hukum

 

Kejari Kota Bekasi dan Bank Jatim Teken PKS Penanganan Masalah Hukum bidang Datun

KOTA BEKASI – Kejaksaan Negeri Kota Bekasi bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Jumat (20/2/2026).

Penandatanganan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum., bersama Vice President Divisi Hukum Bank Jatim Cabang Jakarta, Troy Wahana Seta.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Divisi Penagihan dan Pemulihan Kredit Firman Iswahyudi, Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Jakarta Khris Taufan Agus Fajar, serta Pimpinan Cabang Pembantu (Capem) Bank Jatim Jakarta Maharany Syarifuddin beserta jajaran Bank Jatim.

Dalam sambutannya, Kajari Kota Bekasi Sulvia Triana Hapsari yang didampingi para Kepala Seksi, Kasubagbin, serta para Jaksa Pengacara Negara (JPN) menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Menurutnya, melalui PKS tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain kepada Bank Jatim sesuai kewenangan Jaksa Pengacara Negara.

“Melalui kerja sama ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus mendukung tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Sulvia.

Ia menambahkan, kolaborasi antara kejaksaan dan lembaga perbankan daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa hukum secara efektif, sehingga dapat mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, kedua pihak berharap koordinasi penanganan persoalan hukum dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian hukum bagi kegiatan operasional perbankan. (Muzer)