Kejari Jakarta Timur Lantik Aji Rahmadi sebagai Kasi Pidum, Tegaskan Kesiapan Hadapi Transisi KUHP Baru

Aji Rahmadi Resmi Jabat Kasi Pidum Kejari Jaktim, Kajari Tekankan Akurasi Penanganan Perkara.

JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menggelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon IV, yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) yang baru, Aji Rahmadi, S.H., M.H. Kegiatan berlangsung khidmat di Aula Kejari Jakarta Timur pada Senin (1/12/2025).

Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Dedy Priyo Handoyo, S.H., M.M., dan dihadiri oleh para Kepala Seksi serta pegawai Kejari Jakarta Timur. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Korps Adhyaksa, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara sumpah jabatan.

Prosesi sakral tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Adri Eddyanto Pontoh, S.H., M.H. dan Kepala Subbagian Pembinaan Timbul Mangasih, S.H.

Dalam amanatnya, Kajari Jakarta Timur, Dedy Priyo Handoyo, menegaskan pentingnya peningkatan kecermatan, ketelitian, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap proses penanganan perkara oleh Bidang Tindak Pidana Umum. Beliau menekankan bahwa dinamika penegakan hukum menuntut jajaran Pidum untuk bekerja secara profesional, responsif, dan adaptif.

Kajari juga mengimbau agar Kasi Pidum yang baru dilantik segera melakukan sosialisasi kepada seluruh Jaksa Fungsional terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP terbaru yang akan resmi diundangkan pada 2 Januari 2026. Sosialisasi ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi potensi turbulensi pada masa transisi dari regulasi lama menuju regulasi baru.

Selanjutnya, Kajari berharap Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dapat melakukan percepatan kerja serta memperkuat konsolidasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, Lembaga Pemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, koordinatif, dan tetap berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. (Muzer)