Badiklat Kejaksaan RI Gelar Bimtek Akreditasi LAN untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Pelatihan

JAKARTA — Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Selasa (1/7/2025) di Gedung Museum Adhyaksa, Kompleks Badiklat Kejaksaan RI, dan dihadiri sejumlah pejabat struktural eselon III dan IV, para pegawai dari jajaran Kediklatan.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari LAN RI, yakni Meita Ahadiyati Kartikaningsing, S.Si., M.P.P dari Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran ASN, serta Bimo Prakosa, S.T., M.M, Analis Kebijakan Ahli Muda.

Dorong Pelayanan Prima dan Penjaminan Mutu

Dalam sambutan Kepala Badiklat Kejaksaan RI yang dibacakan oleh Sekretaris Badiklat, Dr. Ade Tajuddin, disampaikan bahwa peningkatan mutu diklat merupakan bagian dari visi Kejaksaan RI untuk membangun organisasi yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam menyongsong Indonesia Emas.

“Mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas, seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan penguatan akuntabilitas serta integritas aparatur Kejaksaan,” ujarnya.

Program-program perbaikan yang telah dijalankan di lingkungan Badiklat, lanjutnya, menjadi bagian dari komitmen institusi dalam membangun sistem pelayanan berbasis mutu, terutama untuk Diklat Teknis dan Kepemimpinan, Diklat Kerja Sama, serta Diklat Prioritas Nasional dan Kejaksaan Agung.

Fokus pada Dua Jenis Akreditasi

Kegiatan ini menyoroti pentingnya akreditasi pelatihan sebagai bentuk penilaian kelayakan terhadap pelaksanaan diklat sesuai standar Lembaga Administrasi Negara. Ada dua jenis akreditasi yang menjadi fokus utama:

1. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan
   Penilaian terhadap kesesuaian lembaga dengan standar kelembagaan yang ditetapkan LAN.
2. Akreditasi Program Diklat Manajemen Kepemimpinan (Mapim)
   Penilaian terhadap mutu dan kelayakan program pelatihan kepemimpinan.

Jenis diklat yang menjadi objek akreditasi tahun ini meliputi:

• Diklat PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator)
• Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)
• Diklat Dasar bagi CPNS

Membangun Sistem Penjaminan Mutu

Badiklat Kejaksaan RI juga telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sebagai alat untuk menjamin setiap kegiatan diklat berlangsung terstruktur, sistematis, dan berorientasi hasil. Sistem ini dinilai penting untuk mengeliminasi program yang tidak berdampak langsung pada sasaran, sehingga efisiensi dan efektivitas kinerja dapat tercapai.

Agar akreditasi berjalan optimal, diperlukan sejumlah faktor pendukung, antara lain:

• Dukungan dan komitmen pimpinan
• Kerja sama tim akreditasi
• Efektivitas komunikasi dan koordinasi
• Keakuratan data dan informasi
• Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Menjaga Integritas dan Profesionalisme

Bimbingan teknis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas sumber daya Badiklat, tetapi juga memperkuat integritas kelembagaan. Ditekankan bahwa seluruh proses penyelenggaraan diklat harus bebas dari praktik-praktik yang menyimpang seperti suap dan gratifikasi.

Dengan kepercayaan dan komitmen bersama, Badiklat Kejaksaan RI optimistis mampu mempertahankan dan meningkatkan nilai akreditasi, serta terus mendorong terwujudnya sistem pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi, berintegritas, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih. (Muzer)