 |
| Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta |
JAKARTA– Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi
Daerah Khusus Jakarta terus melakukan pemeriksaan saksi dari perkara dugaan
korupsi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Pada pemeriksaan yang
berlangsung Kamis, 6 Ferburari 2025, Kasi Penkum Kejati DKJ Syahron Hasibuan
dalam keterangan tertulis, melaporkan tiga orang saksi diperiksa terkait
perkara tersebut salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Pusat Drs. Arifin, M.,
AP. Setelah sebelumnya Jaksa Penyidik telah memeriksa Walikota Jakarta Barat
sebagai saksi. Manajemen Sanggar Oplet Robet dan Sanggar Jali Putra turut
diperiksa sebagai saksi.
“Terdapat 2 orang saksi yang tidak hadir pada pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan ulang.” ungkap Kasi Penkum.
Sebelumnya pada tanggal tanggal 02 Januari
2025, Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta
telah menetapkan tiga orang Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana
Korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari APBD yakni IHW berdasarkan Surat
Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025,
MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal
02 Januari 2025, dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :
TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.
Kemudian lanjutnya,tersangka MFM dan Tersangka
GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ
guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya. “Kemudian uang SPJ
yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya
ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR yang
diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM,”
bebernya.
Disebutkan bahwa atas perbuatan Tersangka IHW, Tersangka MFM, dan Tersangka GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola Pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Muzer)