BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4


Korupsi Dana Desa 4,1 Miliar Kejari Gowa tetapkan lima orang jadi tersangka

    Kajari Gowa, Yeni Andriani ( tengah ) dengan didampingi para Kasinya menggelar Konferensi Pers terkait penetapan tersangka dugaan Ko...

 


 

Kajari Gowa, Yeni Andriani ( tengah ) dengan didampingi para Kasinya menggelar Konferensi Pers terkait penetapan tersangka dugaan Korupsi ADD. 

GOWA - ADHYAKSAFOTO.COM
, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gowa berhasil menetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan truk sampah pada 86 desa dari 121 desa yang ada di Kabupaten Gowa.

Penetapan tersangka itu dilakukan Kejari Gowa, Kamis (2/6/2022) yang kemudian langsung menjemput empat tersangka masing-masing dirumahnya tanpa perlawanan. Satu tersangka terancam akan dijemput paksa bilamana belum juga memenuhi panggilan Kejaksaan.

Kelima tersangka kasus truk sampah ini adalah AM (kontraktor pengadaan dari PT Bima Raja Mawelang asal Kabupaten Wajo), AS (mantan Kadis PMD Gowa), SA (Koordcam Bontolangkasa) dan FT (Koordcam Pallangga). Sementara yang belum memenuhi panggilan adalah AAS (Supervisor PT Astra Izusu Internasional).

Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Yeni Andriani saat merilis kasus ini kepada sejumlah media di aula kantor Kejari Gowa, Jumat (3/6/2022) pukul 10.00 Wita menyebutkan jika AAS belum juga koperatif memenuhi panggilan tersebut, maka pihak Kejaksaan akan melakukan penindakan tegas dengan penjemputan paksa.

Dihadapan para media baik cetak, online dan televisi, Kajari Gowa membeberkan kasus korupsi yang menggunakan alokasi dana desa (ADD).

Dikatakan Yeni, di Gowa ada 121 desa melakukan pengadaan truk sampah desa. Satu desa satu unit truk sampah. Ada dua jenis merk truk yang diadakan. Yakni Toyota dan Izuzu. Khusus truk Toyota tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah 86 desa yang melakukan pengadaan truk merk Izusu.

” Jadi dari 121 desa yang ada di Gowa, 86 desa yang bermasalah dan berindikasi korupsi dalam pengadaannya. Pasalnya, pengadaan truk sampah tersebut, berindikasi bodong lantaran, truk yang diadakan dalam kondisi kosong, tanpa dump (bak) dan tanpa surat-surat serta tidak melakukan pembayaran pajak PPh dan PPn. Faktur pembeliannya ada dan kami sudah sita, ” jelas Kajari Gowa Yeni Andriani didampingi Kasi Intelejen Andi Fais Alfi Wiputra, penyidik Kejari serta tenaga ahli IT Kejari Gowa.

Dijelaskan Kajari, mobil truk sampah ini sudah masing-masing dimiliki para pemerintah desa bersangkutan, namun proses pengadaannya yang menyimpang.

” Dalam pengadaannya, ada indikasi penunjukan satu perusahaan tertentu sebagai pemenang, dan dua perusahaan peserta tender lainnya diketahui fiktif. Mobil ini tidak memiliki surat-surat sehingga bisa dikatakan bodong. Juga tidak bayar PPn dan PPh. Jadi kerugian itu selain tidak ada surat-surat dan pembayaran pajak, juga tidak ada perhitungan untuk bak truk atau dump trucknya karena penyedia ini sendiri yang buat dumpnya dan tidak sesuai dengan spesifikasinya dan sementara dilakukan perhitungan oleh BPKP, ” jelas Kajari.

Untuk sementara tambah Yeni, indikasi kerugian negara dalam kasus truk sampah ini mencapai Rp4,1 miliar.

“Kami sudah lakukan penghitungan kerugian negara secara intern sambil menunggu hasil perhitungan dari BPKP. Dari kasus ini pula kami sudah melakukan penahanan terhadap empat tersangka dan segera kami ajukan ke Pengadilan Tipikor. Saat ini empat tersangka sudah kami titip tahan di rutan Polres Gowa sambil menunggu proses selanjutnya.

Ditanya bakal bertambahnya tersangka dalam kasus truk sampah ini, menurut Yeni bisa saja. Karena itu pihaknya terus melakukan pengembangan. Bahkan kata Kajari, pihaknya sementara menjajaki lebih dalam.

Diakui Yeni, program pengadaan truk sampah ini sebenarnya bagus dimana pemerintah daerah akan menjadikan Gowa daerah bersih menuju Adipura, sehingga dilakukan kerjasama dengan pemerintah desa untuk menunjang upaya tersebut.

Dipaparkan Kajari, dalam penyidikan kasus ini, tercatat anggaran pembelian satu unit truk sampah per desa sebesar Rp 403.800.000, sementara harga beli truk sampah Rp 280 juta berdasarkan harga dealer (pun dalam kondisi kosong tanpa karoseri). Dari penjajakan penyidik, truk sampah dibeli tanpa karoseri alias penyedia yang kemudian akan membuatkan bak sendiri bahkan penyedia juga berjanji akan membuatkan surat-surat administrasi truk-truk sampah tersebut. Namun pada kenyataannya hingga masalah ini masuk rana hukum, baik pembuatan bak, surat-surat itu tidak ada.

Awalnya sebut Kajari, banyak pemerintah desa tidak seharusnya memiliki kendaraan ini namun ada oknum yang memaksakan bahwa semua desa harus memiliki kendaraan truk sampah itu. Pengadaan truk sampah inipun tanpa melalui musrenbang desa dan tanpa masuk dalam RPJMDes.( RD/ RIL)

COMMENTS