Cegah Terjadinya Korupsi, Jamintel Sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan PSN pada Kementerian PU dan PR

    JAKARTA- Jaksa Agung Muda Intelijen ( Jamintel ) Kejaksaan Agung Dr.Sunarta mengatakan Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan ba...

 



 

JAKARTA- Jaksa Agung Muda Intelijen ( Jamintel ) Kejaksaan Agung Dr.Sunarta mengatakan Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran

Hal itu disampikan Jamintel melalui siaran pers resmi yang keluarkan Puspenkum saat membuka acara Sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berlangsung dari Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta, Senin ( 20/5/2021 ) secara virtual.

Hadir mendampingi Jaksa Agung Muda Intelijen yaitu Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Dr. Mia Amiati, SH. MH. (hadir daring), Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Didi Suhardi, SH. MH. dan beberapa Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI antara lain Inspektur Jenderal Ir. T. Iskandar, MT., Sekretaris Inspektur Jenderal Bimo Adi Nursanthyasto, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ir. Jarot Widyoko, Sp. I, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Ir. Diana Kusumastuti, MT.


Sementara, hadir dalam jaringan (daring) yaitu dan Para Kepala Balai Unit Satuan Kerja Wilayah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dari seluruh wilayah Indonesia.

Pada kesempatan ini Jam Intel menyampaikan Visi Pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden  Ma’ruf Amin periode Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam Sembilan Misi yaitu :

1.    Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2.    Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3.    Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4.    Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5.    Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6.    Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7.    Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8.    Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Merujuk pada Visi dan Misi tersebut, Jaksa Agung RI melalui surat nomor : B-151/A/SUJA/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Petunjuk Dalam Rangka Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan RI, yang menegaskan bahwa arah kebijakan penegakan hukum dalam mendukung Pembangunan dilakukan antara lain melalui pendekatan pencegahan (preventif), dan penindakan (represif) yang saling sinergis, komplementer, terintegrasi dan proporsional dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, Penegakan hukum yang mendukung investasi, menghindari mencari kesalahan administrasi maupun perijinan demi mendapatkan keuntungan pribadi dan  Meningkatkan pengamanan dan penyelamatan aset BUMN dan BUMD serta Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam program prioritas Jaksa Agung disebutkan bahwa penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan pada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah yang bebas dari korupsi. “ Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan melalui Bidang Intelijen berupaya melakukan upaya-upaya preventif guna meminimalisasi peluang dan risiko-risiko terjadinya Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya,” ujar Sunarta.

Sunarta lebih lanjut menjelaskan bidang Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari intelijen negara yang melaksanakan fungsi intelijen penegakan hukum sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen antara lain melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

“Khusus kegiatan pengamanan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan RI. dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan Negara,” jelasnya.

Lebih lanjut Sunarta menjelaskan, bahwa ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhanan, smelter, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.

Secara umum tutur Sunarta, dapat dijelaskan bahwa pola kerja Pengamanan Pembangunan Strategis dimulai ketika stakeholder yang melaksanakan pembangunan strategis menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan dalam pelaksanaan pekerjaaan pembangunan. Dalam kondisi yang demikian, Bidang Intelijen dapat membantu pengamanannya dalam arti memberikan bantuan penyelesaian permasalahan, terutama dari aspek hukumnya.

Sunarta juga menyampaikan dalam kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Bidang Intelijen juga dapat melakukan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aset-aset Kementerian dan BUMN yang perlu untuk dipulihkan yang berkolaborasi bersama dengan Jaksa Pengacara Negara. Bidang Intelijen Kejaksaan pada tahun 2021, melalui Direktorat D telah melaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis sebanyak 26 Kegiatan dan untuk Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia sebanyak 148 kegiatan.

Kinerja Bidang Intelijen dalam kegiatan pengamanan pembangunan strategis tersebut, khususnya  yang dilaksanakan oleh Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen telah mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari stakeholder salah satunya dari PT. Angkasa Pura I. Sunarta berharap penghargaan tersebut tentunya dapat menjadi pemicu semangat jajaran bidang Intelijen tidak hanya di Pusat namun di seluruh wilayah Indonesia untuk terus meningkatkan etos kerja dan komitmen pelayanan prima dalam kegiatan pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Pemerintah maupun BUMN/BUMD sesuai  dengan arah kebijakan Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan strategis merupakan salah satu upaya serius dan massif yang dilakukan Pemerintah dalam menghadirkan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, transparan dan akuntabel, terlebih dana pembangunan yang dipakai berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau hutang yang dilakukan oleh negara. Hal ini juga dapat meningkatkan citra dan nilai Pemerintah di mata masyarakat bahwa Pemerintah selalu bekerja bagi rakyat.

Pengamanan pembangunan strategis oleh Kejaksaan berupaya hadir dalam rangka sinergi dan membantu mencari solusi atas hambatan, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kiranya kerjasama antara Kejaksaan dan Kementerian PUPR ini dapat dilaksanakan secara optimal demi kepentingan Bangsa Indonesia.

“ Kunci keberhasilan kegiatan pengamanan pembangunan strategis ini yaitu melalui Identifikasi masalah sejak dini, Koordinasi, Transparansi dan Sinergi semua stakeholder (pemilik pekerjaan, pelaksana, pengawas dan APIP), oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan para Kepala Balai Unit Satuan Kerja beserta jajarannya di lingkungan Kementerian PUPR untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama secara aktif sejak dini dengan jajaran Bidang Intelijen baik dengan Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen maupun dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sehingga kita dapat bersama-sama bersinergi dalam menyukseskan pembangunan strategis di Indonesia,” terang Sunarta.

Mengakhiri kegiatan perlu disampaikan bahwa Jaksa Agung telah membuat surat yang ditujukan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota perihal Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan. Dengan demikian, ditegaskan kembali kepada para Kepala Balai Unit Satuan Kerja beserta jajarannya di lingkungan Kementerian PUPR untuk tidak perlu khawatir dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan anggaran demi mensukseskan visi misi Presiden dalam melanjutkan pembangunan guna mencapai tujuan berbangsa sebagaimana telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

 ( Muzer )

 

 

COMMENTS

Name

Adhyaksa Shooting Club,1,Alumni,37,ASN,1,Badiklat,290,Banten,2,BPJS,1,Daerah,5,DPD dan PPWI,14,DPR,2,Gempa,2,Hukum dan Kriminal,2,Intelijen,6,Jakarta,1,Jampidmil,1,Jateng,1,Jawa Tengah,1,KASN,3,Kejagung,580,Kejari,430,Kejat,1,Kejati,275,Komunisme,1,Korupsi,3,Kudus,1,Lawyer Terbaik 2019,1,Mamuju,1,MPR,1,NTT,3,Opini,7,Pembinaan,95,Pengadilan Negeri Jakarta,3,Pengadilan Negeri Soe,1,Pengamat,2,Penghargaan bergengsi,1,pidsus,5,Restoratif Justice,1,Serang,2,Sulawesi,2,Sulbar,1,
ltr
item
Adhyaksa Foto Indonesia: Cegah Terjadinya Korupsi, Jamintel Sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan PSN pada Kementerian PU dan PR
Cegah Terjadinya Korupsi, Jamintel Sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan PSN pada Kementerian PU dan PR
https://1.bp.blogspot.com/-DgS4oHSKmek/YKYqPUR7B3I/AAAAAAAAlXc/Vs_VV6Fnp6gbuynQdSdrd3h4i8bvPNBaACLcBGAsYHQ/s320/WhatsApp%2BImage%2B2021-05-20%2Bat%2B12.36.23.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-DgS4oHSKmek/YKYqPUR7B3I/AAAAAAAAlXc/Vs_VV6Fnp6gbuynQdSdrd3h4i8bvPNBaACLcBGAsYHQ/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2021-05-20%2Bat%2B12.36.23.jpeg
Adhyaksa Foto Indonesia
https://www.adhyaksafoto.com/2021/05/cegah-terjadinya-korupsi-jamintel.html
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/2021/05/cegah-terjadinya-korupsi-jamintel.html
true
2664356013026497916
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy