Tutup Diklat Terpadu Karhutla,Illegal Fishing dan Minerba,Kaban Diklat,Penanganan Pelaku Kejahatan Melalui Pendekatan Multidoor

Kaban Diklat Kejaksaan RI,Setia Untung Arimuladi JAKARTA-Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indones...

Kaban Diklat Kejaksaan RI,Setia Untung Arimuladi
JAKARTA-Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Dari tiga jenis undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Dengan demikian perlu membuat suatu terobosan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” ujar Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI,Setia Untung Arimuladi.

Hal itu disampaikan Kaban Diklat Kejaksaan RI,saat memimpin upacara penutupan Diklat Terpadu Illegal Fishing angkatan III,Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan ( Karhutla ) dan Diklat Terpadu Mineral dan Batubara ( Minerba ) angkatan IV,yang berlangsung di Aula Sasana Adhi Karyya,Badiklat Kejaksaan RI,Jakarta,Senin ( 16/9/19 ).
Peserta Diklat Terpadu Illegal Fishing,Karhutla dan Minerba mengikuti upacara penutupan

“Perusahaan-perusahaan pemilik ijin pengelolahan lahan semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara, berubah menjadi aktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan masyarakat dan Negara,” ungkap Untung.

Untung menyebut data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi dikawasan-kawasan yang telah diberikan izin pengelolaan atau pamanfaatan kepada perusahaan-perusahaan.

“Modus pemilik perusahaan untuk mensiasati lepas dari jerat hukum kian beragam, mencantumkan pekerjanya atau orang lain di jajaran direksi perusahaannya,” tandasnya.

Sebagaimana yang terjadi akhir akhir ini,

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diwilayah Sumatera dan Kalimantan yang berdampak mengganggu transportasi udara, kesehatan warga masyarakat dll.

“Berdasarkan berita media online bahwa Aparat Penegak Hukum hingga saat ini terdapat 52 kasus Karhutla yang diproses hukum, diantaranya sebanyak 50 kasus perorangan, dan dua kasus korporasi,” tandasnya.

Kaitannya dengan proses hukum tentunya diperlukan sinergitas antar penegak hukum yang tegas, kuat dalam menegakan hukum agar memperoleh kemanfaatan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Sementara itu sebagaimana kita ketahui bahwa modus kejahatan Illegal Fishing lebih kompleks, lebih multinasional, dan karakter antarnegaranya  sangat kuat, berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan lain sebagainya.

“Aparat penegak hukum tidak bisa tinggal diam dan harus aktif memberantas illegal fishing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Untung.

Berbagai kasus penangkapan ikan secara illegal tercatat, mulai dari penangkapan ikan dengan trawl/pukat harimau yang penangkapannya menggunakan kapal-kapal bermuatan besar.
Akibatnya, terjadi overfishing atau penangkapan berlebih di sebagian besar perairan Indonesia.

Selain itu tambahnya,modus memberdayakan kapal lokal dan abk dari berbagai negara untuk mengambil ikan di laut indonesia dan dibawa keluar zona untuk melakukan transshipment  kekapal milik asing juga banyak terjadi.
Semua kasus penangkapan ikan ini boleh dikatakan sebagai transnational organized crime.

“Oleh karena itu, perlunya penegak hukum yang kuat dan tegas, serta memiliki keberpihakan terhadap prinsip kedaulatan negara, agar keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan rakyat bisa terjaga,” tegas Untung.
 Demikian halnya dengan modus operandi tindak pidana Mineral dan Batubara kian beragam antara lain melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, pertambangan yang masa Ijin Usaha Pertambangannya sudah berakhir, kegiatan pertambangan berkedok percetakan sawah baru dan pembangunan perumahan komersil.

“Dalam beberapa kasus, modus pemalsuan dokumen untuk menyiasati laporan batubara. Sehingga data volume dan jenis batubara yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” bebernya.

 Oleh karena itu strategi pemberantasan tindak pidana Karhutla, tindak pidana Perikanan dan tindak pidana Minerba khususnya dalam hal penegakan hukum, yaitu dilakukan dengan pendekatan multi rezim hukum atau multidoor system.

‘’Dengan pendekatan multidoor ini diharapkan juga dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan hingga kepada beneficial owner sebagai  mastermind  tindak pidana di bidang Karhutla, Perikanan dan Minerba dan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan, meskipun pendekatan ini  membutuhkan waktu relatif lebih lama,” tegasnya.

 Karena itu,Akseptasi masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum  sangat tinggi, hal tersebut harus dijawab dengan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, berintegritas.

Diharapkan ketegasan dari seluruh aparatur negara dan penegak hukum,  secara signifikan akan berdampak pada membaiknya  kinerja  institusi  yang  pada gilirannya  dapat mempercepat terwujudnya kepercayaan publik (public trust). ( Muzer )

COMMENTS

Name

Adhyaksa Shooting Club,1,Alumni,37,ASN,1,Badiklat,252,Hukum dan Kriminal,1,Intelijen,6,KASN,3,Kejagung,263,Kejari,178,Kejati,129,Komunisme,1,Korupsi,1,Lawyer Terbaik 2019,1,NTT,3,Opini,2,Pembinaan,66,Pengadilan Negeri Jakarta,3,Pengadilan Negeri Soe,1,Pengamat,2,pidsus,5,
ltr
item
Adhyaksa Foto Indonesia: Tutup Diklat Terpadu Karhutla,Illegal Fishing dan Minerba,Kaban Diklat,Penanganan Pelaku Kejahatan Melalui Pendekatan Multidoor
Tutup Diklat Terpadu Karhutla,Illegal Fishing dan Minerba,Kaban Diklat,Penanganan Pelaku Kejahatan Melalui Pendekatan Multidoor
https://1.bp.blogspot.com/-Wnv3_duP8Gs/XX9O0QDJvGI/AAAAAAAAW_g/beOAXOHsOoYoXp8M2ZdQQ5ENM0F2QaqqgCLcBGAsYHQ/s640/DSC_0328%2Bcopy1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Wnv3_duP8Gs/XX9O0QDJvGI/AAAAAAAAW_g/beOAXOHsOoYoXp8M2ZdQQ5ENM0F2QaqqgCLcBGAsYHQ/s72-c/DSC_0328%2Bcopy1.jpg
Adhyaksa Foto Indonesia
https://www.adhyaksafoto.com/2019/09/tutup-diklat-terpadu-karhutlaillegal.html
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/
https://www.adhyaksafoto.com/2019/09/tutup-diklat-terpadu-karhutlaillegal.html
true
2664356013026497916
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy