 |
| Foto-foto sumber akun Medsos Rudy Monroe |
JAKARTA-Pelayanan
publik, baik lewat aparat penegak hukumnya maupun aplikasinya, serta sarana
prasarana yang terdapat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mendapat
apresiasi dari masyarakat, penyidik, penasehat hukum dan para stakeholder
lainnya.
Apresiasi
dan kepuasaan publik itu tercermin dari hasil survey yang digelar Kementerian
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama
Biro Pusat Statistik (BPS) di aula Kejati DKI Jakarta, Senin (12/08/2019),
terkait peningkatan pelayanan publik yang diberikan jajaran Kejati DKI Jakarta
terhadap kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, penasehat hukum
termasuk para stakeholder pada unit-unit kerja di Kejati DKI Jakarta.
Dalam survey ini,
metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan pengisian
kuesioner mandiri. Adapun responden berasal dari penyidik kepolisian, penasehat
hukum, stakeholder unit kerja pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)
Kejati DKI Jakarta dan stakeholder yang selama ini menggunakan jasa TP4D (Tim
Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Bidang Intelijen pada
Kejati DKI Jakarta.
Dari
stakeholder Bidang Datun Kejati DKI di antaranya ada Bank BNI, Bank DKI, BPJS
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PD Pasar Jaya, Perumda Sarana Jaya, PAM Jaya
dan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan stakeholder
Bidang Intelijen Kejati DKI Jakarta di antaranya adalah PPK Kemayoran, PPK
Gelora Bung Karno, Dinas Perhubungan Pemda DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Pemda
DKI Jakarta dan Dinas Kehutanan Pemda DKI Jakarta.
Melansir Koran Pagi,Sejumlah
responden yang mengikuti kuisioner tersebut mengaku sangat puas atas kinerja
jajaran Kejati DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan publik, baik
itu aspek pelayanan dari petugasnya, aplikasi pelayanan maupun sarana dan
prasarana pendukung pelayanannya.
 |
| Para responden di antaranya penasehat Hukum Rudianto Manurung,SH.MH CLA (barisan depan kedua dari kiri) mengisi kuisioner penilaian terhadap Kejati DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM |
“Pelayanan publik yang
diberikan jajaran Kejati DKI Jakarta saat ini sudah jauh berbeda. Banyak sekali
perubahannya. Luar biasa, kemajuan yang dicapai sangat signifikan,” ujar
Rudianto Manurung Amd SH MH CLA, salah satu pengacara muda yang ditunjuk
sebagai koresponden memberikan penilaian guna kemajuan kejaksaan di era digital
ini.
Menjawab pertanyaan
wartawan, Rudianto Manurung mengatakan, sebagai seorang praktisi hokum yang
beralamat di wilayah Cikini, dirinya mengalami sendiri keramah tamahan dan
keterbukaan (transparan) pelayanan yang diberikan jajaran Kejati DKI. Di
samping itu, sarana dan prasarana pendukung yang terdapat di Kejati DKI sangat
memadai.
“Sudah layak Kejati
DKI Jakarta mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mengingat ini adalah program utama
Kemenpan RB dan Jaksa Agung mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo
yang salah satu intinya menginginkan aparatur sipil negara yang bersih dan
selalu mengutamakan pelayanan terbaik yang optimal dan maksimal kepada masyarakat,”
jelas Advocate Rudianto dan Partner.
Kejati DKI Jakarta
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan para stakeholder adalah
semata-mata bertujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk dapat
menikmati layanan yang diberikan Kejati DKI Jakarta guna menghadirkan hukum ke
tengah masyarakat dan mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Kami yakin bisa lolos
WBK dan WBBM,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Warih Sadono,
ketika dihubungi wartawan, kemarin. ( Muzer )
Tags
Kejati