Muhammad Akbar Sirait Perkuat Strategi Pemulihan Kerugian Negara, Angkat Aksi Perubahan dalam Seminar PKP II Badiklat Kejaksaan
JAKARTA – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2026, Muhammad Akbar Sirait, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Garut, memaparkan hasil implementasi aksi perubahan dengan mengusung gagasan strategis untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan tindak pidana korupsi.
Gagasan tersebut dipresentasikan
dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan yang diselenggarakan Badan Pendidikan
dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Gedung Satya, Kampus A Badiklat
Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam seminar tersebut, Muhammad Akbar
Sirait mengangkat judul “Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
Melalui Strategi Koordinasi Terpadu pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi di
Kejaksaan Negeri Garut.”
Aksi perubahan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi terpadu dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Melalui strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan hasil yang optimal.
Pemaparan aksi perubahan tersebut
merupakan bagian dari tahapan evaluasi PKP Angkatan II Tahun 2026. Pada
kesempatan itu, Muhammad Akbar Sirait menyampaikan implementasi gagasan yang
telah dirancang dan diterapkan di satuan kerjanya untuk memperoleh penilaian,
evaluasi, serta masukan dari coach, mentor, dan penguji.
Dalam seminar tersebut, Hesti
Prawesti, S.H., M.H., Widyaiswara Ahli Madya pada Badiklat Kejaksaan RI,
bertindak sebagai coach. Sementara Zulfikar Nasution, S.H., M.H., Kepala
Bidang Penyelenggara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan (Mapim), bertindak sebagai penguji.
Adapun mentor Muhammad Akbar Sirait
adalah Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Dr. Ayu Agung, S.H., M.H., M.Si. (Han),
yang merupakan atasan langsung peserta.
Kehadiran mentor dalam seminar
tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa aksi perubahan yang
diimplementasikan selaras dengan kebutuhan dan prioritas organisasi. Dukungan
serta arahan pimpinan juga diharapkan dapat mendorong keberlanjutan inovasi
setelah peserta menyelesaikan tahapan pelatihan.
Seminar Implementasi Aksi Perubahan
sendiri diikuti seluruh peserta PKP Angkatan I dan II Tahun 2026 yang berasal
dari berbagai satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi
wadah bagi peserta untuk menunjukkan aktualisasi kepemimpinan melalui inovasi
yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan
publik.(Muzer)