Ketua MA Sunarto Tekankan Keadilan Berpusat pada Manusia, Calon Jaksa Diminta Kedepankan Hati Nurani
![]() |
| Kuliah Umum di Badiklat Kejaksaan, Ketua MA Ingatkan Calon Jaksa: Tegas Menegakkan Hukum, Humanis Melayani Masyarakat |
JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Sunarto, menegaskan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan, menurutnya, tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi sejauh mana hukum mampu menghadirkan manfaat nyata dan keadilan bagi masyarakat.
Penegasan
tersebut disampaikan Prof. Sunarto saat memberikan kuliah umum kepada peserta
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (Ke-83)
Gelombang II Tahun 2026, di Aula Sasana Adhika Karyya, Kampus A Badan
Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Harli
Siregar, S.H., M.Hum.
Dalam paparannya,
Ketua MA menggarisbawahi pentingnya penerapan paradigma People Centred
Justice System, yakni sistem keadilan yang berpusat pada manusia. Paradigma
ini menempatkan kebutuhan, pengalaman, serta manfaat yang dirasakan masyarakat
sebagai tolok ukur keberhasilan peradilan.
Ia menekankan bahwa hakim, jaksa, dan penyidik tidak boleh hanya terpaku pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Secara khusus,
Prof. Sunarto mengingatkan para calon jaksa agar menjalankan profesi dengan
mengedepankan nilai kemanusiaan, hati nurani, dan kepekaan sosial.
“Jadilah jaksa
yang mengedepankan penegakan hukum yang berkemanusiaan, yang berlandaskan hati
nurani dan kepekaan sosial. Wujudkan penegakan hukum yang dihormati karena
ketegasannya, namun sangat dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya
menghadirkan keadilan yang mampu memulihkan hak-hak rakyat,” pesannya.
Selain itu, Ketua
MA mengingatkan bahaya mentalitas menerabas atau budaya jalan pintas yang dapat
menjadi pintu masuk perilaku koruptif, seperti suap, gratifikasi, nepotisme,
dan penyalahgunaan wewenang. Karena itu, calon jaksa dituntut membangun
integritas, disiplin, profesionalisme, serta keberanian moral dalam mengawal
kebenaran.
Prof. Sunarto
juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Ia
mengapresiasi capaian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi
Kejaksaan berdasarkan sejumlah survei tahun 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa
kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dipertahankan melalui kinerja
dan keteladanan seluruh insan Adhyaksa.
“Mempertahankan
kepercayaan publik sejatinya jauh lebih sulit dari sekadar meraihnya,”
tegasnya.
Menutup kuliah
umum, Prof. Sunarto berpesan agar para calon jaksa tidak menjadikan jabatan
sekadar kewenangan, melainkan amanah untuk menegakkan kebenaran dan melindungi
hak-hak masyarakat.
“Tunaikanlah
jabatan dengan rendah hati, hati-hati, dan sepenuh hati. Rendah hati dalam
memandang jabatan sebagai amanah, hati-hati dalam menggunakan kewenangan, dan
sepenuh hati dalam mengabdikan diri bagi tegaknya hukum dan keadilan,”
pungkasnya. (Muzer/MA)


