Presidium PNI Gelar Debat Rakyat, Jan Samuel Maringka: Drama Antar Lembaga Penegak Hukum Harus Segera Diakhiri

 

Presidium PNI Gelar Debat Rakyat, Jan Samuel Maringka: Drama Antar Lembaga Penegak Hukum Harus Segera Diakhiri

JAKARTA – Presidium PNI menggelar Diskusi Publik Debat Rakyat bertajuk “Penggeledahan Rumah JAM Pidsus: Murni Penindakan Korupsi atau Keributan Antar Institusi?” serta “Latsarmil KDMP Memakan Lima Korban: Membangun Karakter atau Mengabaikan Keselamatan?” di Rarampa Resto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026).

Diskusi yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube JM Podcast tersebut menjadi ruang dialog publik untuk membahas berbagai isu aktual yang tengah menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Hadir sebagai narasumber antara lain Purna Adhyaksa sekaligus praktisi hukum Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H., CGCAE., Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg., pengamat politik Ray Rangkuti, serta Silvia Devi dan Syaful Azhar. Acara dipandu oleh Randy "Sose" selaku host.

Dalam paparannya, Jan Samuel Maringka menilai bahwa persoalan yang berkembang saat ini tidak lagi semata-mata menyangkut benar atau salah dalam penanganan suatu perkara hukum. Menurutnya, perhatian publik justru tersedot pada konflik yang tampak terjadi antar lembaga penegak hukum.

"Kondisi seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus mencederai wibawa negara," ujarnya.

Konflik Antar Lembaga Menggeser Fokus Pemberantasan Korupsi

Jan Samuel Maringka menilai rangkaian peristiwa yang terjadi belakangan menunjukkan adanya konfrontasi terbuka antar aparat penegak hukum. Akibatnya, fokus masyarakat bergeser dari upaya pemberantasan korupsi menjadi konflik kelembagaan.

Menurutnya, situasi tersebut harus segera diakhiri agar energi seluruh aparat penegak hukum kembali diarahkan pada upaya pemberantasan korupsi secara efektif dan profesional.

Penegakan Hukum Jangan Menjadi Ajang Show Force

Ia juga mengingatkan agar berbagai tindakan penegakan hukum, seperti penggeledahan, penyitaan aset bernilai besar, maupun konferensi pers, tidak berubah menjadi sekadar ajang unjuk kekuatan (show force).

"Masyarakat tidak hanya ingin melihat aset disita, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana aset tersebut dikelola dan kapan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi negara," katanya.

Pencegahan Korupsi Harus Menjadi Prioritas

Jan Samuel Maringka menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menempatkan aspek pencegahan sebagai salah satu pilar utama pemberantasan korupsi.

Karena itu, menurutnya, reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus terus diperkuat agar praktik korupsi tidak terus berulang.

Presiden Diminta Mengambil Langkah Penyelesaian

Dalam kesempatan tersebut, Jan Samuel Maringka juga menilai Presiden memiliki peran strategis untuk menyelesaikan polemik yang melibatkan institusi penegak hukum.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dinilai memiliki kewenangan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, memanggil pimpinan institusi terkait, serta memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan masing-masing tanpa saling menyudutkan di ruang publik.

Momentum Reformasi Menyeluruh Kejaksaan

Lebih lanjut, Jan Samuel Maringka menilai polemik yang berkembang dapat dijadikan momentum untuk melakukan reformasi kelembagaan Kejaksaan secara menyeluruh.

Reformasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup penguatan sistem pengawasan internal, pembenahan tata kelola organisasi, peningkatan akuntabilitas pimpinan, serta evaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan guna memulihkan kepercayaan publik.

Menutup paparannya, Jan Samuel Maringka menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan konflik berkepanjangan antar aparat penegak hukum.

"Yang harus dimenangkan bukan ego kelembagaan, melainkan hukum dan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum harus menghadirkan kepastian, keadilan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara," tegas Jan Samuel Maringka.

Ia berharap seluruh institusi penegak hukum dapat mengedepankan sinergi, profesionalisme, independensi, serta menjadikan kepentingan bangsa sebagai orientasi utama dalam setiap langkah penegakan hukum. (Rls/Muzer)