Kajati Dr. Jefferdian Pimpin Pra Musrenbang Kejati Papua, Dorong Transformasi Digital Kejaksaan

 

Kajati Jefferdian Pimpin Pra Musrenbang Kejati Papua Bertema Transformasi Digital

JAYAPURA— Kepala Kejaksaan Tinggi Papua,Dr. Jefferdian, memimpin langsung kegiatan Pra Musrenbang Kejaksaan Tinggi Papua Tahun 2026 yang digelar di Jayapura, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen seluruh jajaran kejaksaan guna mendukung transformasi digital yang modern, profesional, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Mengusung tema “Transformasi Digital Kejaksaan Guna Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, Pra Musrenbang dipimpin Kajati Papua Dr. Jefferdian didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Asmadi, S.H., M.H.

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh para Asisten, Koordinator, dan Kepala Seksi di lingkungan Kejati Papua. Sementara seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejati Papua turut berpartisipasi secara virtual.

Dalam forum tersebut, dibahas berbagai program dan kebutuhan strategis satuan kerja sebagai dasar penyusunan perencanaan yang efektif, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan nasional.

Kajati Papua Jefferdian menegaskan bahwa transformasi digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan di lingkungan kejaksaan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi harus mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

“Transformasi digital bukan hanya kebutuhan, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan institusi kejaksaan yang modern, transparan, dan berintegritas dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Jefferdian.

Pra Musrenbang Tahun 2026 juga menjadi forum koordinasi dan evaluasi untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran dalam menyusun prioritas pembangunan institusi kejaksaan.

Melalui kegiatan tersebut, Kejati Papua berharap seluruh program yang dirancang dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi demi pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat. (Muzer)