Perkuat Integritas, Kejari Jakarta Selatan Teken Komitmen Bersama Siap Pertahankan WBK dan WBBM

 

Kejari Jakarta Selatan Teguhkan Komitmen Zona Integritas, Siap Pertahankan Predikat WBK/WBBM

JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menggelar penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas sebagai langkah nyata dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, yang bersama jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai turut menandatangani komitmen tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan komitmen dilaksanakan usai apel pagi yang berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026). Seluruh Kepala Seksi (Kasi), Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubagbin), serta pegawai di lingkungan Kejari Jakarta Selatan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Selatan, Reza Prasetyo Handono, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.

Diketahui, Kejari Jakarta Selatan sebelumnya telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019. Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan.

Tidak berhenti sampai di situ, Kejari Jakarta Selatan terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Pelayanan Informasi Publik dengan kategori “Sangat Baik” pada tahun 2021.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Kejari Jakarta Selatan menegaskan tekadnya untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani. (Muzer)