Kawal Program Pertanian, Kajari Humbahas Teken MoU Hukum dengan Dinas Pertanian

 

Kejari Humbahas dan Dinas Pertanian Bersinergi, Kajari Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan

HUMBAHAS – Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan (Humbahas) terus memperkuat peran strategisnya dalam mengawal pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan yang digelar di Aula Hall Adhyaksa, Senin (9/3/2026).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T. J. Situmorang, S.H., M.H., bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tukka Siahaan, S.P., M.P., serta disaksikan oleh jajaran pejabat struktural dari kedua instansi.

Dalam kesempatan itu, Kajari Humbahas Donald T. J. Situmorang menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor penting bagi perekonomian masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kajari Donald menyampaikan bahwa pendampingan hukum dari Kejaksaan diharapkan dapat memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan melalui bidang Datun siap memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum agar setiap program pembangunan, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Kajari.

Ia menambahkan, kerja sama ini juga bertujuan untuk mendorong tertib administrasi dalam pelaksanaan program pemerintah sekaligus melindungi serta menyelamatkan aset dan keuangan negara maupun daerah.

Menurutnya, keberadaan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam membantu instansi pemerintah memitigasi potensi permasalahan hukum sejak dini.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Humbang Hasundutan Tukka Siahaan menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai sinergi dengan Kejaksaan akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program di sektor pertanian.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan berbagai program pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Muzer)