Kajari Bantaeng Hadi Sukma Siregar dan Ketua PN Bantaeng Kolaborasi Hadirkan Pelayanan Saksi Prima

 

 

BANTAENG — Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Hadi Sukma Siregar, S.H., C.N. menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi para saksi dalam perkara pidana.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kajari Bantaeng Hadi Sukma Siregar dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Inovasi Pelayanan Saksi Prima bagi saksi perkara pidana pada Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan, yang digelar Rabu (4/3/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.

Dalam kegiatan tersebut, Kajari Bantaeng Hadi Sukma Siregar bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Bambang Supriyono, S.H., M.H. melaksankan penandatanganan bersama. Penandatanganan kerja sama ini turut disaksikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Kejaksaan dan Pengadilan dalam memperkuat koordinasi serta integrasi antarpenegak hukum guna menghadirkan pelayanan kepada saksi yang lebih terstruktur, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana.

Melalui kolaborasi inovasi Pelayanan Saksi Prima tersebut, diharapkan mekanisme pelayanan terhadap saksi dapat berjalan lebih efektif, memberikan rasa aman, serta mendukung kelancaran proses persidangan secara profesional.

Kajari Bantaeng Hadi Sukma Siregar menegaskan bahwa sinergi antara Kejaksaan dan Pengadilan sangat penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan para saksi yang terlibat dalam proses peradilan pidana dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, sehingga turut mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

Kejaksaan Negeri Bantaeng sendiri terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi pelayanan hukum yang berkualitas serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. (Muzer)