JAKARTA — Kejaksaan Republik Indonesia menggelar rapat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) tahun 2025 pada Selasa (27/5/2025), yang melibatkan seluruh satuan kerja dari berbagai bidang, yaitu Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pidana Militer, Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, serta Badan Pemulihan Aset.
Pra Musrenbang ini bertujuan menyusun dan menetapkan usulan prioritas dari masing-masing bidang yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kejaksaan RI 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses integrasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta sebagai pijakan dalam penentuan capaian kinerja sesuai visi dan misi institusi.
Sebagai bagian awal dari proses perencanaan, Pra Musrenbang menjadi langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan masing-masing bidang satuan kerja. Hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan visi dan misi Kejaksaan RI yang akan dirumuskan secara menyeluruh dalam Musrenbang mendatang.
Musrenbang Kejaksaan RI 2025 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025 secara luring di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Satuan kerja dari Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia akan mengikuti kegiatan ini secara daring melalui fasilitas video conference.
Adapun tema Musrenbang tahun ini adalah “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita: Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern.” Tema ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, yang menitikberatkan pada penguatan fondasi transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Pra Musrenbang tahun ini digelar secara sederhana, sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta Surat Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-106/C/Cr.2/02/2025 tanggal 6 Februari 2025.
(Muzer)