Kajari Robert Simatupang Teken PKS dengan Inspektorat dan DPMD Mesuji untuk Penguatan Penanganan Hukum Datun

 

Perkuat Sinergi Hukum, Kejari Mesuji Jalin Kerja Sama dengan Inspektorat dan DPMD

MESUJI – Kejaksaan Negeri Mesuji di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji Robert Simatupang, S.H., M.H. terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penanganan masalah hukum.

Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri Mesuji dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Mesuji serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mesuji terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Aula Tyawardhana Kejaksaan Negeri Mesuji.

Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji Najmul Fikri, S.IP., M.IP. beserta jajaran, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji Anwar Pamuji, S.E. beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Negeri Mesuji dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Mesuji tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ditandatangani oleh Najmul Fikri, S.IP., M.IP. selaku Inspektur Daerah Kabupaten Mesuji bersama Kajari Mesuji Robert Simatupang, S.H., M.H.

Selanjutnya, Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Negeri Mesuji dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji juga ditandatangani oleh Anwar Pamuji, S.E. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji bersama Kajari Mesuji Robert Simatupang, S.H., M.H.

Kajari Mesuji Robert Simatupang menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada pemerintah daerah.

Melalui kerja sama tersebut diharapkan penanganan berbagai persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.

Selain itu, sinergi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mencegah potensi permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mesuji. (Muzer)