Kajari Johanes Siregar Pimpin Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejari Belu

 

Menuju WBK dan WBBM, Kejari Belu Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi

BELU – Kejaksaan Negeri Belu menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani melalui Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Kamis (19/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Belu tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu Johanes Siregar. Apel diikuti para Kepala Seksi (Kasi), Kasubagbin, seluruh pegawai, serta PPNPN di lingkungan Kejari Belu.

Dalam amanatnya, Kajari Johanes Siregar menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penguatan komitmen bersama seluruh jajaran untuk menegakkan integritas dan memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pembangunan Zona Integritas ini merupakan langkah nyata reformasi birokrasi. Kita ingin memastikan pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Belu semakin cepat, modern, transparan, dan profesional,” tegas Johanes Siregar.

Ia menambahkan, keberhasilan meraih predikat WBK dan WBBM sangat bergantung pada konsistensi seluruh pegawai dalam menerapkan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurutnya, melalui pencanangan ini, Kejari Belu ingin menunjukkan keterbukaan kepada publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penandatanganan diawali oleh Kajari Johanes Siregar, kemudian diikuti seluruh pejabat struktural dan pegawai sebagai bentuk komitmen bersama.

Rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan khidmat, mencerminkan tekad kuat Kejaksaan Negeri Belu dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. (Muzer)