Badiklat Kejaksaan RI Gelar Pelatihan Kepemimpinan PKA dan PKP untuk Cetak Pemimpin Transformasional Menuju Indonesia Emas 2045

 

Sekretaris Badiklat, Dr. Ade Tajuddin (atas kiri) memnuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas secara Virtual, Selasa (17/6/2025)

JAKARTA – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan II serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III, IV, dan V Tahun 2025, yang berlangsung secara virtual dari Command Centre Gedung Wira, Badiklat Kejaksaan RI, Selasa (17/6/2025).

Upacara pembukaan dipimpin oleh Sekretaris Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Ade Tadjuddin, mewakili Kepala Badiklat Kejaksaan RI Dr. Leonard Simanjuntak, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan di tengah dinamika pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Dalam konteks RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, peningkatan daya saing SDM Indonesia menjadi salah satu dari lima sasaran utama Indonesia Emas. Maka, Badiklat Kejaksaan harus menjadi mercusuar perubahan, mencetak aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis tetapi juga berkarakter pemimpin masa depan,” ujar Dr. Ade Tadjuddin dalam sambutan tertulis Kabadiklat.

Lebih lanjut ia mengutip Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2024, khususnya butir kelima, yang menyebutkan pentingnya menjadikan pembinaan, pengawasan, dan pendidikan sebagai trisula penggerak perubahan serta penjamin mutu pelaksanaan tugas Kejaksaan secara profesional dan terukur.

Cetak Pemimpin Progresif dan Berintegritas

Pelatihan PKA kali ini mengusung tema “Transformasi Kepemimpinan Administrator sebagai Sarana Memperkuat Keterampilan Kepemimpinan dan Keterampilan Prososial Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan yang kini dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, tetapi juga membangun budaya hukum yang adil, humanis, dan adaptif.

“Transformasi kepemimpinan di level administrator menjadi krusial karena mereka adalah penggerak roda organisasi di tingkat menengah, menjembatani kebijakan strategis dengan pelaksanaan teknis,” ujar Sesbadiklat.

Selain itu, keterampilan prososial seperti empati, komunikasi efektif, dan kolaborasi lintas sektor disebut sebagai kunci dalam membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Kejaksaan sebagai pilar keadilan.

Kepemimpinan Pelayanan untuk Reformasi Hukum

Sementara itu, untuk pelatihan PKP mengangkat tema “Transformasi Kepemimpinan Pelayanan sebagai Sarana Memperkuat Reformasi Hukum.”

Menurut Kabadiklat, pendekatan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani menjadi sangat penting dalam mewujudkan reformasi hukum yang inklusif dan berkeadilan. Seorang pemimpin, dalam konteks ini, harus mampu hadir, peduli, dan solutif terhadap berbagai persoalan di lapangan.

“Pemimpin Kejaksaan di masa depan harus mampu menjadi teladan moral dan intelektual. Mereka dituntut untuk membangun iklim kerja yang integratif, produktif, dan memihak kepada keadilan substantif,” tegasnya.

Harapan dan Komitmen Peserta

Dalam akhir sambutannya, Kabadiklat mengajak seluruh peserta pelatihan untuk menjalani proses ini dengan kesungguhan dan integritas tinggi. Pelatihan ini diharapkan dapat:

• Mendorong lahirnya pemimpin yang progresif dan beretika melalui PKA.
• Menguatkan keterampilan manajerial dan karakter kepemimpinan yang bijak melalui PKP.
• Menumbuhkan kesadaran peran strategis dalam mendukung misi reformasi hukum nasional.

“Melalui pelatihan ini, mari kita ciptakan birokrasi Kejaksaan yang modern, akuntabel, dan berkeadilan, menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” tutup Dr. Ade Tadjuddin. (Muzer)