BREAKING NEWS$type=ticker$cols=4


Mark-up Rp. 2,8 Milyar, Kejati Jabar Jebloskan Kacab PT. Berdikari Insurance Cabang Bandung ke Penjara

  Tersangka MT digiring oleh Tim penyidik Kejati Jabar saat akan ditahan. JAKARTA - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penahanan terhadap...

 



Tersangka MT digiring oleh Tim penyidik Kejati Jabar saat akan ditahan.


JAKARTA- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Cabang PT. Berdikari Insurance Cabang Bandung inisial MT terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) penyimpangan dalam penggunaan keuangan secara tidak sah di PT Pos Finansial Indonesia.


Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Simanjuntak mengatakan Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menetapkan Tersangka MT selaku Wiraswasta / Mantan Kepala Cabang PT. Berdikari Insurance Cabang Bandung.


Leonard menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-968/M.2/Fd.1/09/2021 tanggal 28 September 2021.


" Tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mark up dalam pembayaran premi asuransi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 2.8 Milyar," ujar Kapuspenkum Leonard Simanjuntak, Rabu ( 29/9/2021) pagi.


Sebelumnya Tersangka MT, telah menjalani pemeriksaan oleh Tim penyidik di kantor Kejati Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.


Setelah ditetapkan sebagai Tersangka MT langsung ditahan untuk kepentingan Penyidikan, ditahan  selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung mulai tanggal 28 September  2021 s/d 17 Oktober 2021.


Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penyidikan) T-2 Nomor: Print-970/M.2.1/Fd.1/09/2021 tanggal 28 September 2021 dengan dasar penahanan yaitu Pasal 21 ayat (1) KUHAP.


Leonard mengungkapkan dalam kasus 

Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dalam penggunaan keuangan secara tidak sah di PT Pos Finansial Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Pos Indonesia sejak Tahun 2018 s/d 2020.


" Adanya dugaan penyimpangan penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Direktur PT. POSFIN (Sdr. S) dan Manager Keuangan dan Akutansi PT. POSFIN (Sdr. R.D.C) adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 52.612.200.000,- (lima puluh dua milyar enam ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah)," bebernya.


Pembayaran premi sertifikat penjaminan pembayaran kepada PT Berdikari Insurance melalui Brooker PT Caraka Mulia yang ternyata dimark-up  dan dibatalkan oleh PT Berdikari Insurance sebesar Rp 2.812.800.000 (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah),


Modus operandi yang dilakukan Tetsangka Pembayaran Premi Asuransi penjaminan untuk tertanggung PT Biometrik Kharisma Utama (PT BKU) atas proyek kerjasama antara PT BKU dengan PT POSFIN yang pembayarannya dibebankan pada PT POSFIN dan dimark-up sebesar Rp 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).


Kemudian Pembayaran Premi Asuransi kepada PT Berdikari Insurance melalui Broker Asuransi PT Caraka Mulia sebesar Rp 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya oleh Kepala Cabang PT Caraka Mulia ditransfer ke rekening pribadi Tersangka M.T dan 2 (dua) orang rekannya dari PT Berdikari Insurance sebesar Rp 871.000.000 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), tetapi yang disetorkan oleh Tersangka sebagai premi resmi ke rekening PT Berdikari Insurance hanya sebesar Rp 391.000.000 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah).


Lalu sisa uang dari Rp 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang dikeluarkan PT POSFIN tersebut setelah dikurangi premi resmi yang diterima PT Berdikari dibagi-bagi oleh beberapa orang termasuk Tersangka M.T yang mendapat bagian sebesar + Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Tersangka RDC mendapat bagian Rp 222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).


Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Muzer/ Rls )


COMMENTS